Saran untuk FPI Kalau Mau Lengserkan Ahok (Bagian 1 dari…

Usaha FPI menghalangi Ahok (Basuki Tjahaya Purnama) menduduki kursi Gubernur berakhir sesuai dugaan banyak orang. Terlepas dari nilai-nilai yang diperjuangkan ditambah 'kekalahan' di media, hasilnya adalah masyarakat bertambah antipati terhadap FPi walaupun tidak otomatis menambah simpati kepada Basuki.  Gubernur tandingan pun dianggap sepi oleh masyarakat.  Media yang sejak awal memang 'anti-FPI' tidak memberitakan atau hanya sedikit sekali memberitakan hal gurbernur tandingan, sebuah cara ampuh menghindari suatu topik menjadi pembahasan di masyarakat.  Sudah mafhum bahwa kebanyakan masyarakat kita hanya tertarik membahas apa yang ramai diberitakan oleh media hatta itu bukanlah hal yang penting.  Pertanyaannya, apakah setelah Basuki dilantik, FPI kemudian berhenti menyerang Basuki? Patut disimak bersama kelanjutannya. Kalau FPI memang benar-benar ingin melengserkan Basuki, alih-alih dengan demo yang rawan menjurus pada kekerasan, ada beberapa saran berupa cara atau metode yang kiranya lebih elegan dan bisa untuk diterapkan sekaligus beberapa hal yang perlu diperhatikan.

Pertama, daripada melakukan demo yang tidak ada jalur hukumnya, akan lebih baik kalau FPI lebih fokus menyoroti kebijakan-kebijakan Basuki dan mencari celah hukumnya.  Celah hukum tersebut dapat dikaji lebih mendalam dengan melibatkan tim hukum FPI baik internal maupun tim ahli hukum yang disewa.  Apakah ada kebijakan Basuki yang melanggar hukum? WaLLAHU a'lam.  Tim ahli hukum itulah nanti tugasnya.  Program-program, kebijakan-kebijakan Basuki yang kiranya kontroversial bisa mendapatkan perhatian khusus untuk dikritisi.  Sekedar gambaran, secara kasat mata orang awam banyak kebijakan-kebijakan Basuki yang terkesan instan. Kebijakan-kebijakan instan biasanya banyak celah hukumnya.  Dari celah hukum tersebut bisa digunakan sebagai 'senjata' untuk menjatuhkan Basuki secara konstitusi.  Pelarangan sepeda motor di jalan protokol misalnya. Atau kebijakan menaikkan iuran PBB, hingga masalah banjir dan kemacetan yang apabila ditelusuri bisa jadi akan ada pelanggaran baik pelanggaran terhadap Undang-undang ataupun pelanggaran antara janji kampanye dan realisasi.  Hal ini bisa saja memeberikan peluang bagi FPI untuk melengserkan Basuki secara konstitusi.

Kedua, saat ini Basuki merasa punya senjata ampuh yang berbentuk tameng, yaitu agama dan tuduhan rasialis. Kedua hal tersebut yang semula adalah poin minus bagi Basuki dalam memimpin Jakarta, sekarang justru menjadi tameng yang berfungsi ganda sekaligus sebagai senjata.  Ketika Basuki banyak membuat kebijakan-kebijakan yang sebenarnya kalau ditelisik lebih dalam bisa jadi banyak merugikan masyarakat Jakarta, masyarakat sadar bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa menghadapi hal tersebut.  Modal cekak, waktu sedikit, tenaga terbatas, serta solidaritas yang rendah membuat masyarakat menjadi lemah nilai tawarnya. Di sini FPI harusnya mampu menangkap peluang dengan bertindak sebagai fasilitator bagi masyarakat. Ketika masyarakat merasa geram akan kebijakan sang gurbernur tapi tidak bisa berbuat apa-apa membuat Basuki tenang-tenang saja. Kalau masyarakat kecil yang tidak bisa melawan secara hukum paling-paling dia akan ngedumel, mengumpat, mengejek, dan semacamnya, dan umpatan yang paling mudah keluar nantinya adalah umpatan bernada agama dan rasialis, dan disinilah Basuki akan membalikkan kedudukan, dari dituntut karena kebijakan-kebijakan yang nyeleneh menjadi menuntut atas tindakan atau ucapan berbau diskriminasi dan rasialis. Hukum kita pun sepertinya lebih tajam ke bawah dibanding ke atas, lebih sensitif akan hal2 yang tidak substantif dibanding kepada hal2 yang substantif. Sehingga saran yang kedua, bagi FPI dan bagi masyarakat lainnya yang dirugikan (baca : dirugikan, bukan merasa dirugikan) jangan sampai terpeleset oleh umpatan ini. Sekali saja terpeleset, maka Basuki akan menyerang balik dan malah membuatnya lebih agresif.

(Bersambung ke Bagian 2....)