Lihat ke Halaman Asli

Arahan Presiden Jokowi bagi Militer

Diperbarui: 17 Juni 2015   15:57

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Bulutangkis. Sumber ilustrasi: PEXELS/Vladislav Vasnetsov

Rencana Presiden Jokowi untuk memberikan arahan bagi seluruh pimpinan militer di daerah, dalam hal ini Panglima Komando Daerah Militer hingga Komandan Distrik Militeryang disampaikan oleh Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto dapat dipahami, hal ini bisa ditangkap adanya keinginan dari Bapak Presiden supaya militer kita lebih benar-benar memahami fungsi dan tugasnya masing-masing.

Adanya oknum TNI yang melakukan tindakan diluar ketentuan, seperti peristiwa bentrok TNI-Polri di Batam belum lama ini memang mencoreng nama baik institusi TNI yang nyata-nyata telah mereformasi diri, baik reformasi internal maupun eksternal. Walaupun tidak dipungkiri, pada kenyataannya masih banyak prajurit TNI yang mengabdi pada negara dengan tulus dan melakukan tugas dengan penuh dedikasi serta disiplin tinggi baik di daerah perbatasan maupun daerah kondlik, namun buntut dari adanya bentrok antara oknum TNI dan Polri menambah perhatian pemerintah yang tengah fokus pada masalah peningkatan perekonomian negara untuk mencari akar permasalahannya, apakah murni hanya senggolan pribadi semataatau ada masalah lain seperti kecemburuan sosial atau perbedaan kesejahteraan yang menyolok antara TNI dan Polri.

Apapun itu, peran pimpinan TNI untuk terus menerus memberikan pembinaan kepada jajaran prajurit dibawahnya penting dan harus terus menerus dilakukan, hal ini agar kejadian seperti itu tidak lagi muncul ke permukaan. Yang jelas saat ini konsentrasi negara dalam hal ini pemerintah sedang fokus pada peningkatan perekonomian negara agar masyarakat seluruh Indonesia entah itu petani, nelayan, buruh, karyawan swasta, PNS, TNI mapun Polri dan lainnya meningkat taraf hidup dan kesejahteraannya. Untuk itu alangkah baiknya konsentrasi pemerintah dalam meningkatkan perekonomian bangsa tidak terpecah hanya untuk mengurus masalah sepele seperti perkelahian sesama aparatur negara yang akan merugikan individu maupun institusi.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline