Salah satu cara untuk mengukur kualitas calon kepala daerah adalah lewat forum debat yang dapat menguji visi-misi pasangan kandidat terhadap program yang akan dilakukan jika ia terpilih menjadi kepala daerah.
Budaya debat kandidat merupakan langkah maju dalam membangun tatanan demokrasi yang dapat memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Warga dapat mengetahui kandidat yang mana menurut mereka berkualitas, memiliki visi-misi yang jelas, terukur, dan konsep pembangunan yang realistis, sebagai acuan untuk dipilih saat Pilkada nanti.
Namun sangat disayangkan, pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta dengan nomor pemilihan tiga, Anies Baswedan dan Sandiaga Uno, urung hadir pada debat di program Rosi dan Kandidat Calon Pemimpin Jakarta yang disiarkan secara langsung oleh salah satu stasiun TV swasta di Jakarta.
Banyak pihak merasa kecewa, karena sebelumnya sudah dikabarkan jika dalam debat tersebut akan dihadiri oleh kedua pasangan calon yang ikut bertarung dalam Pilkada putaran kedua, dan momentum debat seperti ini selalu ditunggu warga untuk mengukur kualitas calon pemimpin mereka.
Wajar saja akhirnya berkembang spekulasi ditengah masyarakat yang beranggapan jangan-jangan pasangan Anies-Sandi tidak begitu siap memaparkan konsep pembangunan yang akan ia tawarkan untuk warga Jakarta, seperti yang hangat diperbincangkan terkait program pembagian rumah murah milik Anis-Sandi yang dinilai tidak realistis oleh sejumlah kalangan.
Selain itu, debat dihadapan publik seharusnya dapat dijadikan sarana yang efektif dalam menjawab berbagai isu negatif yang dialamatkan pada pasangan calon. Kali ini debat juga menampilkan sesi pertanyaan nitizen pengguna sosial media yang bertanya tentang pelaksanaan reklamasi teluk Jakarta.
Tentunya kesempatan itu menjadi sarana yang baik bagi Ahok dalam menjelaskan jika program yang mulai dirancang sejak pemerintahan Presiden Suharto itu adalah program yang sangat baik dalam rangka meningkatkan pendapatan ekonomi, dan DKI Jakarta selaku pemilik pulau buatan tersebut sangat diuntungkan dari pendapatan yang diperoleh.
Ahok menyebutkan, hadirnya pulau tersebut mampunya menyerap tenaga kerja sebanyak satu juta orang dari aktivitas yang dilakukan di atas pulau tersebut. Ia juga menyampaikan pulau tersebut tidak hanya dihuni oleh kalangan orang kaya saja, namun juga akan disediakan rusun untuk kalangan masyarakat bawah yang dibangun dari kompensasi tambahan yang diperoleh dari pulau tersebut.
Setiap perpanjangan sertifikat yang dilakukan di pulau tersebut juga akan dikenakan biaya yang menjadi pemasukan untuk Pemprov DKI Jakarta. Dari pamasukan uang kompensasi itu akan dibangun sarana dan prasarana untuk menunjang kesejahteraan nelayan setempat.
Dari apa yang telah disampaikan oleh Ahok dalam program Rosi, dapat meluruskan persepsi masyarakat dalam melihat pembangunan reklamasi yang ternyata tidak memihak pada kepentingan pengembang semata.
Ada potensi pendapatan ekonomi dalam jumlah besar yang dapat diperoleh Pemprov DKI, terdapat peluang kerja dalam jumlah besar yang mampu dihasilkan, dan ada keberpihakan yang tinggi kepada masyarakat bawah yang tetap diperhatikan dalam pembangunan reklamasi.