Pilkada DKI Jakarta yang berlangsung dua putaran sangat menyita perhatian. Tidak hanya warga Jakarta, warga yang berada di luara Jakarta juga ikut memperhatikan perkembangan politik Ibukota. Salah satu faktor kenapa Pilkada DKI Jakarta menjadi menarik dan jadi perhatian khalayak ramai tidak lain dan tidak bukan karena ada sosok Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
Tidak hanya di dunia nyata, menjelang putaran kedua, sosial media seperti FB dan Twitter juga dipenuhi dengan tulisan-tulisan tentang politik Jakarta khususnya tentang Ahok. Ada yang bernada negatif dan tak sedikit pula yang mengapresiasi kinerja Ahok selama memimpin Jakarta selama lima tahun.
Namun sangat disayangkan, kadang ada beberapa orang yang memanfaatkan sosial media untuk men-share berita-berita untuk membunuh karakter Ahok. Sebagai negara yang menganut sistem demokrasi kejadian seperti ini tentu saja sangat disayangkan. Demokrasi seharusnya dimaknai sebagai kebebasan untuk menumbuh kembangkan kreatifitas, bukan kebebasan yang kebablasan. Dan sudah menjadi kewajaran jika dalam sebuah sistem demokrasi ada perbedaan. Bukankah perbedaan itu berkah dan persamaan adalah racun.
Namun dibalik sosoknya yang kontroversial tersebut, ternyata diantara beberapa Gubernur yang pernah memimpin Jakarta, cuma Ahok yang pernah mendapat dapat 4 penghargaan sekaligus. Berikut adalah daftar penghargaan tersebut:
- Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Terbaik
- Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Inovatif
- Terbaik I Kategori Provinsi dengan Perencanaan Progresif
- Terbaik I Tingkat Pencapaian MDGs tertinggi Tahun 2015
Setidaknya ada beberapa faktor kenapa mantan Bupati Belitung Timur ini ini layak mendapat penghargaan tersebut. Pertama, karena pelaksanaan musrenbang DKI yang sudah menggunakan e-lectronik. Dengan adanya alat ini, bertujuan agar masyarakat dapat mengetahui rencana pembangunan yang akan dikerjakan pada tahun-tahun berikutnya. Bahkan, sistem elektronik ini sudah dimulai dari tingkat kelurahan hingga provinsi. Di mana, dalam sistem elektronik tersebut terdapat usulan kegiatan dari tingkat RW yang sudah diverifikasi.
.Kedua,Pemprov DKI menerapkan e budgeting untuk APBD. Dengan adanya sistem ini setiap orang bisa mengakses data-data anggaran yang disusun oleh pemerintah daerah. Sehingga diharapkan mampu mencegah adanya upaya penggelapan dana atau kecurangan dari birokrasi setempat. Sistem ini pertama kali dikenalkan oleh Ahok ke khalayak ramai ketika diberikan amanat untuk menggantikan Jokowi.
