Lihat ke Halaman Asli

Patriot Negara

TERVERIFIKASI

warga Indonesia

Perlunya Pendidikan Politik bagi Warga

Diperbarui: 25 April 2017   04:00

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Politik dari definisinya adalah aktifitas yang terkait dengan pengaturan suatu daerah atau wilayah tertentu, baik aspek ekonomi, sosial, hukum, kemasyarakatan dan lain-lainnya menyangkut hajat hidup orang banyak.

Karena itu maka politik bukanlah hanya buat jadi konsumsi ekslusif para politisi dan hanya dibahas di ruang-ruang rapat mewah atau hotel-hotel berbintang. Setiap warga yang mendiami suatu wilayah punya hak politik, berhak berbicara tentang politik, dan punya kewajiban untuk berpartisipasi dan menentukan arah politik akan dibangun.

Politik juga bukan hanya menyangkut kepala daerah, presiden dan kabinet. Politik itu menyangkut who, what, when, where and how.  Siapa yang menjadi pemimpin/gubernur/presiden/walikota/bupati, apa program dan kebijakannya, kapan akan diterapkan dan berlaku dimana saja, dan bagaimana cara mencapai dan merealisasikan kebijakannya.

Obrolan sehari-hari, menyangkut anak yang minta transport ke sekolah, harga cabe dipasar, dilarangnya angkot masuk jalan tertentu, kandidat bupati yang suka plesiran, atau bahkan gubernur yang suka maki-maki pada dasarnya adalah pembicaraan politik.

Pengalaman pilpres dan pilkada dimana terjadi friksi tajam dan nyaris membawa perpecahan bangsa layak jadi pelajaran berharga. Sudah saatnya diberlakukan pendidikan politik bagi seluruh warga dan tingkatan umur, baik lewat bangku sekolah, media cetak dan elektronik dan bahkan dari berbagai saluran sosial media.  Pendidikan politik mungkin sekarang sebagian sudah dilakukan lewat berbagi pelajaran tapi belum mengcover berbagai aspek dasar dari pendidikan politik yang bermutu.

Pendidikan politik bisa diajarkan sejak dini dibangku sekolah, mengajarkan hak dan kewajiban sebagai warga, hak dan kewajiban sebagai politisi di parlemen, hak dan kewajiban eksekutif dan yudikatif, mengajarkan cara memilih secara rasional, cara memanage perbedaan politik secara baik, toleransi dan keberagaman warga, mengerti susunan penduduk Indonesia, struktur mayoritas dan minoritas sebagai keniscayaan dalam demokrasi, etika dan kesantunan politik , hubungan agama dan politik dan berbagai aspek pendidikan politik lainnya.

Dengan pendidikan politik maka setiap stakeholder politik sadar dan hak dan kewajiban, fungsi dan kewenangannya. Partai politik akan mati-matian menjual kandidat yang bisa menyalurkan aspirasi konstituennya, karena tahu akan dihukum oleh pendukungnya jika berani nekat menyimpang. Para politisi akan menghargai setiap aspirasi yang datang dan menunjukkan ke warga bahwa dia secara nyata berjuang demi kepentingan warga.

Meskipun demikian hal yang amat penting adalah isi pendidikan politiknya karena isinya pun rawan dengan kepentingan politik tertentu. Materi harusnya disusun dengan mewakili semua kepentingan untuk merumuskan materi yang tepat yang membawa kepentingan bangsa dan negara dan bagi mayoritas penduduk negeri ini. Tak akan terjadi semuanya puas dan tak akan pernah puas, tapi consensus mayoritas juga merupakan salah satu hal yang bisa diterima dalam demokrasi.

Dengan pendidikan politik pula warga akan secara sadar menolak politik uang dan tak akan mau menggadaikan nasibnya lima tahun kedepan hanya demi 2 paket sembako menjelang pencoblosan. Politik juga tak selamanya kotor, tapi akan jadi sangat kotor dan nista apabila politik negara dikendalikan oleh orang-orang yg kotor dan serakah sedangkan warganya adalah orang-orang yang tak sadar dan tak peduli politik.

Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H




BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline