Tahun 2019 memang selalu ada yang menarik untuk dianalisa dari gestur konstalasi politik, perdebatan dan adu strategi semakin menegangkan di dua kubu, karena ini tentang eksitensi siapa yang akan menuju dan menduduki istana. Pemilu kali ini tentu menjadi rambu-rambu merah bagi partai pendukung koalisi dan angin segar bagi partai pengusung. Partai pendukung terjebak dalam menentukan keputusan, dalam upaya memetakan posisi politik 5 tahun kedepan.
Lubang buaya adalah Istilah jebakan dalam menggambarkan situasi politik yang akan datang, yaitu sarang binantang buas yang akan menerkam dan menelan siapapun yang terperangkap ke dalamnya, atau malah sebaliknya apakah partai politik mampu melakukan satu lompatan yang besar untuk melewati lubang buaya dalam pusaran political rules yang sudah menjadi ketentuan?
Jebakan dilubang buaya adalah tantangan semua partai pendukung di pemilu 2019 mendatang, apakah sekarat dilubang buaya atau sebaliknya mampu keluar melawan dari jurang kesengsaraan, kecuali dua partai Gerindra dan PDIP, Karena bisa dipastikan kedua partai ini yang akan menikmati efek elektoral di pemilu kali ini.
Namun sayangnya, berbeda nasib dengan partai pendukung. Di pemilu 2019 ini, jangankan sekedar menambah kursi diparlemen, mempertahankan kursi yang ada jauh akan merasa kesulitan bagi partai pendukung. Tentu ada analisa dan faktor-faktor yang mempengaruhi tantangan politik yang menimpa parta-partai politik yang disebut dengan istilah lubang buaya.
Ada 2 lubang buaya yang akan menelan dan menjadi tantangan partai-partai di pemilu 2019 ini. Yang pertama, Presidential Threshold. Partai pendukung dan koalisi PDI-P terlalu dini mengamini Presidential Threshold 25% yang disahkan melalui sidang paripurna, cenderung memanfaatkan keuntungan jangka pendek bukan pada long-term strategy.
Ini hanya akan mengutungkan bagi partai pengusung, kalau menang ada kemungkinan kebagian kursi tapi kalau kalah seperti melepas bom dikandang sendiri. Dalam istilah lain "Sejata Makan Tuan". Lubang yang tadinya jebakan untuk lawan politik, sayangnya ikutan terjebak bagi partai koaliasi pendukung. Bagaimana tidak, karena lolos parlemen diatas ambang batas belum menjadi jaminan dan kepastian.
Dengan adanya aturan 25% kursi diparlemen, mempersempit ruang partai kelas menengah dalam mencalonkan kadernya di panggung pilpres, seperti PPP, PAN, PKS, Demokrat, Golkar dan seterusnya. sehingga mau tak mau koalisi adalah jalan keluar ditengah kebuntuan. Sebagai pendukung tentu kekuatan decision-making sangat lemah dalam situasi politik tertentu.
Kedua, Pemilu Serentak. Pemilu kali merupakan pemilu yang terumit dalam sepanjang sejarah demokrasi. Penyelenggaraan pemilu secara bersamaan Pilpres dan Pileg, merupakan tantangan yang begitu berat yang akan dihadapi oleh partai-partai politik, bagaimana tidak?
Pemilihan presiden 2019 ini telah menyita perhatian publik yang sangat besar. Ini berdampak pada pemilihan legislatif, tingkat intensitas masyarakat jadi berkurang pada pemilihan legislatif. Padahal pemenuhan kursi partai politik diparlemen diatas 4% merupakan prioritas utama partai politik, karena ini berhubungan dengan masa depan gelar atau gulung tikarnya sebuah partai politik.
Analisa saya diperkuat dengan dirilisnya data yang dilakukan beberapa Lembaga survei seperti Indikator Politik Indonesia, LSI Denny JA, dan Alvara Reserch Center. Berdasarkan hasil survei IPI ada 8 partai politik yang lolos ambang batas parlemen.
Diantaranya PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, PKS, Demokrat, PPP, dan Nasdem. Sedangkan menurut Alvara Reserch Center ada 6 partai yang melewati ambang batas 4% di parlemen yaitu PDIP, Gerindra, PKB, Golkar, Demokrat, dan Nasdem. Namun hasil survei yang dilakukan olej LSI Denny JA memiliki perbedaan yang signifikan, dari data yang ditujukan hanya 4 partai politik yang berhasil berada diangka yang aman yaitu 4%, diantaranya PDIP, Gerindra, PKB, dan Golkar.