Sebagai negara yang terdiri dari pulau dengan luas lautan yang lebih luas dari daratan, konsep kesatuan negara ini haruslah dicermati sebagai suatu keharusan dan termaktub dalam segala aspek kehidupan bernegara dan berbangsa. Perbatasan laut dan daratan menjadi garis yang harus dipertahankan keberadaannya secara internasioanal, hal ini bisa dilaksanakan bila kesatuan didalammnya dapat disepakati dengan baik dan dukungan penuh dari seluruh rakyat Indonesia.
Mengingat letak dan geografi wilayah Indonesia, diperlukan suara kesatuan membangun negeri ini untuk kesejahteraan seluruh rakyat dan kekuatan bangsa Indonesia. Bila tidak satu suara, maka goncangan didalam negeri akan sangat mempengaruhi eksistensinya di mata dunia umumnya dan khususnya dengan negara-negara tetangga.
Bagaimana pengaruh pecahnya suara didalam negeri dapat dilihat dengan kondisi sosial dan politik yang terpecah-pecah atau terkotak-kotak terlebih karena dipengaruhi suku, ras dan agama serta golongan. Pencermatan pada pengaruh tersebut sangat urgen karena secara langsung akan mempengaruhi stabilitas ekonomi, politik, keuangan dan keamanan. Latar belakang rakyat Indonesia yang berasal dari berbagai suku dan agama serta kedaerahan sangat rentan timbul bila semua kebijakan dan perundang-undangan yang dihasilkan oleh lembaga eksekutif dan legislatif mengarah kepada kemudahan timbulnya sosial dan politik yang primordial.
Kebebasan membuat partai politik bagi siapapun memberi dampak lahirnya parpol primordial secara meluas karena tak ada batasan yang konseptual menjaga stabilitas keamanan, ekonomi dan politik. Pada era reformasi ini sejak lengsernya zaman orba tahun 1998, kehadiran parpol yang begitu banyak hampir didominasi parpol yang berlandaskan agama dan walaupun pada saat menjelang pilpres 2014 mengaku sebagai parpol nasionalis. Namun sangat disayangkan, telah tumbuh subur juga ormas-ormas yang bernafaskan agama tetapi tidak nasionalis pluralis. Dan sudah menjadi rahasia politik, bahwa ormas tertentu akan membina keberpihakan ke salah satu parpol atau parpol tersebut meraup suara dari ormas tertentu. Dan dalam politik, hal itu masih dianggap wajar-wajar saja sepanjang tidak memaksakan paham primordialisme atau perpecahan ditengah masyarakat.Multi partai dalam debutnya sejak tahun 1998 hingga 14 tahun berlalu, telah mengalami penciutan karena adanya pengetatan perolehan suara untuk bertahannya satu parpol dalam kancah politik di negeri ini. Itu suatu bukti bahwa kehadiran parpol yang seabrek tidak mendapat tempat dalam kancah politik dan hati publik.
Tinjauan berikutnya adalah kondisi politik setelah pileg dan pilpres tahun 2004 hingga pada tahun 2009 dan saat ini. Berbagai suasana politik yang menelantarkan kepentingan rakyat banyak membuat rakyat semakin tak percaya kepada parpol yang ada, karena parpol yang menduduki senayan dan kekuasaan pemerintahan di negeri ini hanya mementingkan kemewahan jabatan dan kursi yang diduduki dan semakin santernya korupsi anggaran serta kebijakan yang pro kapitalisme. Padahal kekuatan negeri ini berawal dari kuatnya ekonomi rakyat mulai dari pedesaan hingga ke kota. Belum lagi adanya lobi-lobi elit politik untuk menenggelamkan kasus korupsi, musyawarah mufakat sulit didapat dan cenderung pertarungan suara antara parpol pemegang kekuasaan dengan oposisinya. 9 Parpol yang ada di DPR memberikan suhu politik yang tidak stabil, barter kebusukan parpolpun langgeng dipertontonkan sebagai usaha meredam keterkaitan parponyal pada kasus korupsi.
Sampai kapan suhu politik yang tidak kondusif dan tidak berkualitas tersebut? Kata kunci yang mewaikili kesatuan atau nasionalisme adalah dengan segera membentuk Dua Partai. Dua Partai disamping hemat biaya, juga memberi pelajaran berpolitik lebih kondusif dan berkualitas. Kiblat parpol tidak pada ke kekuasaan semata, tetapi lebih fokus menunjukkan kualitas parpol dengan melihat kebijakan yang menaikkan kepercayaan rakyat. Bahwa parpol yang hanya dua saja dapat lebih fokus membangun kesejahteraan rakyat, mekanisme politik di perwakilan rakyat dapat lebih efisien dan efektif. Posisi Presiden sebagai kepala pemerintahan dan kepala negara dapat lebih fokus diawasi oleh legislatif. Keseriusan mengentaskan pengangguran dan kemiskinan bisa lebih kompetitif bagi kedua parpol, karena parameter keberhasilan parpol diuji dari kekuatan parpol itu sendiri sebagai parpol yang besar. Lain dengan Multi Partai, parpol kecil menjadi ladang suara bagi parpol yang kuat dan lobi-lobi yang ada sarat dengan uang atau kepentingan kekuasaan.Dengan sangat cermat dan cerdas, kita harus dapat menilai keberhasilan parpol dan bagaimana kita menjatuhkan pilihan diantara 2 yang terbaik di negeri ini. Sehingga akan memberi pelajaran politik yang baik juga bagi kita semua. Kita tidak lagi melihat kekuatan parpol dari uang yang dimiliki dan money politik, tetapi kita dapat hidup dalam suasana politik yang sistematis, efektif dan efisien serta transfaran. Karena secara tidak langsung parpol yang kalah sebagai opsisi akan mengontrol pemerintahan secara ketat dan berkualitas.
Pengkaderan politisipun lebih mengarah kepada kualitas SDM dalam bersaing menduduki kursi atau jabatan di negeri ini, eksplisit menunjukkan kompetensinya ditengah bangsa dan negara ini. SDM yang diharapkan sebagai anak bangsa lahir dari persaingan yang transfaran dan akuntabel, tidak seperti dalam Multi Partai dimana SDM yang ada dalam partai-partai yang ada kebanyakan berasal dari latar belakang yang tidak potensial sebagai poltisi yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyat dan hanya berusaha mendapatkan imbal balik yang dinilai dari pengeluarannya selama bersaing memperoleh suara.
Jayalah DUA PARTAI, Jaya Bangsaku, Sejahteralah Rakyat.
SAVE OUR NATION.