Saat menulis artikel ini saya sedang menyaksikan acara "Uji Kompetensi DKI-1" di MetroTv. Dalam acara ini yang diadudebatkan adalah dua calon gubernur DKI Jakarta, Fauzi Bowo dan Joko Widodo. Sudah bisa ditebak, karena keduanya saat ini masih menjabat gubernur DKI dan wali kota Solo, mereka saling menunjukkan "keberhasilannya" dalam wilayah masing-masing. Mereka hanya berebut satu : kursi gubernur DKI Jakarta.
Saya jadi teringat wacana yang sampai saat ini masih bergulir bahwa gubernur nanti akan dipilih melalui DPRD bukan langsung oleh rakyat. Saya rasa, wacana ini relevan dengan porsi, tugas, dan kewenangan seorang gubernur. Tentu terjadi pro dan kontra.
Berdasarkan realitanya, peran gubernur jauh lebih tipis dari pada peran walikota atau bupati di daerahnya. Menurut literatur yang saya baca, peran gubernur hanya 25%, sedangkan bupati/wali kota memiliki peran 75%. Memang saya pribadi merasakan ini. Terkadang di beberapa daerah, bupati/wali kota jauh lebih "eksis" dari pada gubernur. Kinerjanya pun tidak banyak orang yang tahu (mungkin karena kewenanganya tidak sebesar bupati/wali kota).
Oleh karena itu, wacana tersebut (gubernur dipilih DPRD), menurut saya, patutlah dikembangkan. Dan saya sebagai masyarakat awam ini berharap bahwa mekanisme pemilihan gubernur dilakukan melalui DPRD. Selain hemat biaya, saya rasa itu juga "pas" dengan peran gubernur. Mungkin orang akan berpendapat bahwa dengan mekanisme seperti itu, kasus suap-menyuap akan semakin merebak di DPRD. Tapi saya rasa, justru dengan cara seperti itu, pengusutan kasus tersebut akan lebih mudah karena masih dalam internal DPRD. Bandingkan dengan kasus jual beli suara atau lebih tren dengan istilah money politic dalam pemilihan secara langsung oleh rakyat. Akan jauh lebih sulit pengusutan kasusnya karena yang "dibeli" adalah suara masyarakat banyak yang tersebar di berbagai daerah dan tidak dalam institusi. Namun, lepas dari pada itu, percayalah bahwa mekanisme pemilihan gubernur melalui DPRD akan lebih efektif dan efisien. Semoga.. :D