Kebijakan Luar Negri Indonesia didasarkan pada prinsip bebas aktif, yang menurutnya Indonesia tidak mengakui satu pun blok dunia dan mempertahankan posisinya saat ini. Indonesia juga berkomitmen untuk meningkatkan standar perjalanan internasional yang telah memenuhi syarat.
Tujuan utama kebijakan Luar Negri Indonesia adalah untuk menjaga kedaulatan dan integritas nasional, menciptakan lingkungan eksternal yang penting bagi pembangunan nasional, dan meningkatkan pengaruh dan kontribusi Indonesia terhadap perdamaian dan stabilitas internasional.
Prioritas Kebijakan Luar Negri Indonesia meliputi menjadikan ASEAN sebagai lingkaran konsentris terluar, menjalin hubungan baik dengan negara-negara tetangga dan kawasan Asia Pasifik, meningkatkan kerjasama Selatan-Selatan dengan negara-negara berkembang, serta mendorong perdamaian dan penyelesaian konflik secara tersepata.
Dalam mempromosikan Indonesia, ekspor,meningkat investasi, dan fosterusaha patungan dengan untuk mengirangi ekonomi asing dampak ya ekonomi nasional dari dan bahasa Indonesiadi luar negeri.di Bersama dengan berpartisipasi aktif dalam organisasi internasional seperti G20, APEC, OKI, dan PBB, Indonesia juga mendukung posisi ASEAN dalam urusan regional dan global.
Masa Pemerintahan Presiden Habibie
Pada tahap awal reformasi, BJ Habibie menekankan liberalisasi dan persuasi politik sekaligus mengikis kepercayaan internasional terhadap pemerintah Indonesia. Selain itu, Habibie bekerja sama dengan organisasi multilateral seperti WorldBank, IMF, CGI, ADB, dan ILO untuk menerapkan reformasi bagi pembangunan ekonomi Indonesia.
Selama masa jabatan Presiden Habibie, perubahan signifikan terjadi dalam kebijakan luar negeri Indonesia. Presiden Habibie, yang menjabat setelah Presiden Suharto mengundurkan diri pada tahun 1998, memperkenalkan kebijakan luar negeri yang lebih bebas dan terbuka. Salah satu contoh dari perubahannya adalah Habibie mengusulkan pemungutan suara untuk membangun Timor Laut, mengarah keakhirnya, negara menjadi sebuah bangsa yang berdaulat.
Kebijakan ini menyoroti perubahan signifikan dalam kebijakan luar negeri Indonesia, yang sebelumnya lebih berfokus pada masalah nasional dan domestik dan lebih sedikit pada konflik regional dan internasional. Selain untuk itu, Presiden Habibie telah meningkatkan kerjasama dengan organisasi internasional termasuk PBB dan ASEAN.
Indonesia telah menjadi lebih aktif di beberapa forum internasional dan telah meningkatkan partisipasinya dalam berbagai inisiatif global. Kebijakan ini didasarkan pada prinsip "bebas-aktif", yang menekankan pentingnya Indonesia dalam banyak masalah regional dan global dan meningkatkan statusnya sebagai aktor global yang terkena dampak negatif. Mengenai ASEAN, Indonesia sedang melangkah kerjasamanya dengan negara-negara regional tetangga untuk meningkatkan stabilitas di daerah.
Masa Pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid
Pada masa kepemimpinan Presiden Abdurrahman Wahid, terjadi perubahan penting dalam politik luar negeri Indonesia. Presiden Wahid yang kerap disapa Jus Dur semakin menggencarkan upaya diplomasi yang fokus pada peningkatan kepercayaan internasional terhadap pulau-pulau tetangga Indonesia yang saat ini sedang mengalami krisis disintegrasi bangsa.
Salah satu contoh kebijakan ini adalah perjalanan internasional yang dilakukan Presiden Wahid ke lebih dari 80 negara dalam rangka memperkuat hubungan internasional. Menurut jurnal "Pengaruh Kunjungan Presiden Abdurrahman Wahid" yang ditulis oleh Farid Faraitody, Presiden Wahid mengutamakan negara-negara yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan melakukan berbagai kunjungan luar negeri dengan berbagai agenda dan tujuan yang sejalan dengan kepentingan nasional di dunia internasional.
Masa Pemerintahan Presiden Megawati
Pada periode pemerintahan tahun 2001 hingga 2004, tujuan utama politik luar negeri Megawati Soekarnoputri adalah memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Hal ini menjadi krusial seiring dengan runtuhnya politik nasional pada awal era reformasi. Megawati berkomitmen meningkatkan kepercayaan global melalui diplomasi yang lebih aktif dan konstruktif. Selain itu, fokus hubungan internasional juga berkaitan dengan upaya membangun kembali perekonomian nasional yang sempat terganggu akibat krisis ekonomi tahun 1997--1998.