Menghadapi pandemi Covid-19, pemerintah sangat aktif mengeluarkan berbagai jurus stimulus ekonomi. Terbaru, guyuran dana sebesar Rp152 triliun kepada puluhan BUMN berlandaskan Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Sebagaimana diberitakan Kompas, Menteri BUMN, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa stimulus tersebut diperlukan untuk membantu kondisi beberapa BUMN strategis menghadapi tekanan dampak pandemi.
Jika dibedah lebih jauh, dana jumbo Rp 152 triliun itu dibagi menjadi 3 program, yaitu utang pemerintah ke BUMN sebesar Rp108,48 triliun, penyertaan modal negara Rp25,27 triliun, dan dana talangan Rp19,65 triliun. Apakah akan efektif membantu BUMN?
Proyek Strategis
BUMN sejatinya memang ditujukan untuk melaksanakan kegiatan usaha strategis negara, bahkan terkadang harus mengorbankan profitabilitas. Mari kita lihat stimulus ini diprioritaskan ke bidang mana saja.
Stimulus terbesar diberikan kepada PLN yaitu sebesar Rp 48,5 triliun dan Pertamina Rp 40 triliun yang berupa utang pemerintah kepada BUMN. Menurut Kementerian Keuangan, stimulus tersebut diberikan sebagai kompensasi atas subsidi listrik dan energi.
Bahkan selain utang pemerintah tersebut, PLN mendapat alokasi penyertaan modal negara Rp 5 triliun.
PLN dan Pertamina memang mengeluarkan dana yang tidak sedikit untuk menutup biaya subsidi, apalagi di tengah kondisi pandemi, namun dengan porsi suntikan dana yang sangat dominan seharusnya pemerintah memberi informasi lebih jelas kemana arah stimulus jumbo ini.
Apakah memang "hanya" untuk menambal pos subsidi, atau ada program strategis yang urgensinya memang sangat tinggi untuk dipenuhi.
BUMN lain yang memeroleh utang pemerintah yaitu BUMN Karya Rp 12,2 triliun, Pupuk Indonesia Rp 6 triliun, Kimia Farma Rp 1 triliun, Bulog Rp 560 miliar, dan KAI Rp 300 miliar.
Bisa dimengerti jika BUMN-BUMN tersebut memegang peran strategis dalam sektor infrastruktur, kesehatan, dan logistik. Namun sekali lagi, transparansi dan komunikasi publik yang jelas akan membuat masyarakat lebih tenang bahkan bisa mendukung program stimulus pemerintah ini.