Mungkin banyak yang tidak tahu, kalau target penyelenggara pemilu, khususnya KPU untuk partisipasi peserta pemilu serentak 2019 ini 77,5%. Ini target yang tidak mudah. Pada pilpres 2014 ditargetkan 75% tetapi terealisasi hanya 69.58%. Negara-negara yang sudah lebih tua usia demokrasinya, misalnya Amerika Serikat, partisipasi masyarakat dalam pilpres 2016 hanya 57,6%.
KPU lalu membentuk Relawan Demokrasi (RELASI) di semua kabupaten/kota, dengan status sebagai mitra dalam menginformasikan dan mensosialisasikan kegiatan kepemiluan, dalam hal ini adalah Pemilu Serentak Tahun 2019.
Sejak proses seleksi saja sudah cukup ketat, terutama terkait persyaratan bukan anggota atau pengurus partai politik, atau memiliki afiliasi dengan partai politik. Rekruitmen juga transparan karena diumumkan di media dan website KPU sehingga semua warga negara berhak ikut menjadi relawan.
Dengan demikian, yang memenuhi syarat dan terseleksi sudah pasti berasal dari ragam latar, baik secara preferensi politik, latar sosial, etnis, agama, komunitas, gender, hobi dan sebagainya. Jadi, kalau ada yang membangun opini, misalnya "disetir dan diarahkan untuk mendukung partai atau paslon tertentu," sudah pasti itu hoaks alias kebohongan besar.
Setelah itu, anggota RELASI yang sudah lolos seleksi DIWAJIBKAN mengikuti bimbingan teknis (bimtek). Selain materi-materi terkait teknis kepemiluan dan pencoblosan, penekanan soal etika, yaitu netralitas, kejujuran dan edukasi masyarakat menjadi perhatian. Ini dilakukan untuk menjamin integritas proses sehingga kualitas demokrasi benar-benar bisa meningkat ke taraf ideal.
Para relawan lalu disebar dalam 10 kelompok basis untuk melakukan tugas sosialisasi. Kesepuluh basis dimaksud yaitu Basis Keluarga, Basis Pemilih Pemula, Basis Pemilih Muda, Basis Pemilih Perempuan, Basis Pemilih Penyandang Disabilitas, Basis Pemilih Berkebutuhan Khusus, Basis Pemilih Marginal, Basis Komunitas, Basis Keagamaan, dan Basis Warga Internet (Netizen).
Lewat 10 basis ini, boleh dikatakan hampir semua kalangan di masyarakat disasar untuk mensosialisasikan tentang pemilu serentak 2019, mulai dari edukasi seperti pentingnya menggunakan hak politik berdemokrasi dalam memilih pimpinan negara, pemilu demokratis sebagai satu-satunya cara pergantian pemimpin, undang-undang kepemiluan, menjunjung tinggi sikap untuk menciptakan pemilu beintegritas, hingga hal-hal teknis pencoblosan.
Setiap basis terdiri dari lima orang, yang diupayakan representasi dari berbagai kalangan, misalnya mempertimbangkan latar belakang agama, suku, gender, dan basis sosial atau hobi. Dengan demikian, setiap basis diisi oleh orang-orang dari latar belakang berbeda, termasuk, tentu saja preferensi politik.
Karenanya, tidak akan mungkin dalam sosialisasi terjadi pelanggaran etis, misalnya penggalangan dukungan atau kampanye untuk kandidat capres atau partai politik tertentu. Disamping karena keanggotaan basis berasal dari ragam latar belakang, juga setiap sosialisasi dihadiri oleh unsur Bawaslu/panwaslu sehingga mencegah kemungkinan keberpihakan.
Berdasarkan pengalaman saya terlibat sebagai RELASI di kota Salatiga, KPU sejak bimtek dan bahkan dalam setiap kesempatan, selalu mengingatkan untuk bekerja dengan integritas demi memastikan penyelenggaraan pemilu serentak 2019 berlangsung sesuai prinsip-prinsip demokrasi yang bermartabat.
Ketua KPU Kota Salatiga bersama Pemkot sendiri menargetkan tingkat partisipasi di pemilu serentak 2019 ini jauh diatas target nasional, yaitu 82%. Itulah sebabnya, para komisioner KPU Salatiga, dibawah "komando" Syaemuri, S.Ag., meski sudah ada RELASI yang membantu ke komunitas-komunitas tidak berarti tinggal diam.