Nama : Ahmad Akbar Maulana
NIM : 221230000614
Dosen Pengampu : Dr. Wahidullah
Prodi : Teknik Sipil
Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara
MONEY POLITIK BENIH KORUPSI
Sistem pemerintahan adalah suatu sistem tertentu yang menjelaskan bagaimana hubungan antara alat-alat perlengkapan negara yang tertinggi di suatu negara. Negara Indonesia salah satu negara yang menganut system pemerintahan yang demokrasi dan juga merupakan negara hukum. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negaranya memiliki hak yang sama untuk pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka. Demokrasi mengizinkan warga negara ikut serta - baik secara langsung atau melalui perwakilan dalam perumusan, pengembangan, dan pembuatan hukum. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia mewajibkan masyarakatnya untuk menggunakan haknya dalam pengambilan keputusan untuk memilih pemimpin untuk kedepannya.
Pemilihan Umum (Pemilu) sering disebut sebagai pesta demokrasi yang dilakukan sebuah negara. Dalam sebuah negara yang menganut paham demokrasi, pemilu menjadi kunci terciptanya demokrasi. Di Indonesia pemilu merupakan suatu wujud nyata dari demokrasi dan menjadi sarana bagi rakyat dalam menyatakan kedaulatannya terhadap negara dan pemerintah. pemilu berlandaskan Pancasila dan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pemilu diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Faktanya dalam pemilihan umum masih banyak terdapat kasus kecurangan yang dilakukan demi memenangkan salah satu pihak. salah satu contoh kecurangan tersebut adalah money politik.
Persoalan money politik dan korupsi merupakan sebuah persoalan yang masih selalu menjadi perbincangan di Indonesia. Money politik yang selalu menghiasi setiap momentum kontestasi pemilu menciptakan para pemilih menjadi pemilih yang apatis dan pragmatis.
Politik uang (money politic) adalah sebuah upaya memengaruhi pilihan pemilih atau penyelenggara pemilu dengan imbalan materi atau yang lainnya. Dari pemahaman tersebut, politik uang adalah salah satu bentuk suap. Praktik ini akhirnya memunculkan para pemimpin yang hanya peduli kepentingan pribadi dan golongan, bukan masyarakat yang memilihnya. Dia merasa berkewajiban mencari keuntungan dari jabatannya, salah satunya untuk mengembalikan modal yang keluar dalam kampanye. Akhirnya setelah menjabat, dia akan melakukan berbagai kecurangan, seperti menerima suap, gratifikasi atau korupsi lainnya dengan berbagai macam bentuk. Tidak heran jika politik uang disebut sebagai "mother of corruption" atau induknya korupsi.
Untuk mengangkat isu yang mempengaruhi integritas dan keadilan dalam sistem politik kita: money politik yang terus merajalela. Money politik mengacu pada praktik korupsi di mana uang dan kekayaan digunakan untuk mempengaruhi proses politik, seperti pemilihan umum atau penentuan kebijakan. Fenomena ini telah menjadi momok yang menghancurkan kepercayaan publik dan melanggengkan korupsi dalam struktur pemerintahan.