kamis, 9 Maret 2023 merupakan pengalaman bagi dosen dan mahasiswa program studi akuntansi perpajakan fakultas ekonomi dan bisnis universitas pamulang, pasalnya pada hari tersebut merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat di PT. Daya Karya Hutama yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari.
Tim PKM Dosen yang terdiri dari 2 orang dosen yaitu, Achmad Sehan, S.Kom., M.Kom & Lukmanul Hakim, S.E., M.Ak memberikan sosialisasi tentang Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai UU HPP. Penyuluhan bertujuan untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) PT. Daya Karya Hutama sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku pada saat ini. Selain itu, PKM ini juga mencoba mencegah terjadinya kesalahan prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Daya Karya Hutama, seperti : terdapat faktur pajak standar yang cacat baik Pajak Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran agar selalu tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi perpajakan pada PT. Daya Karya Hutama.
PT Daya Karya Hutama beralamat di Sentra Niaga G No.3 Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. PT Daya Karya Hutama didirikan pada tahun 2006 dan memulai kegiatan usahanya dibidang perdagangan Komputer, Laptop beserta perlengkapannya dan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai perusahaan yang kena pajak, transaksi pembelian yang dilakukan PT Daya Karya Hutama berasal dari perusahaan-perusahaan yang juga termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikreditkan pada akhir masa pajak.
Tim PKM Dosen menjelaskan beberapa hal. Berkenaan dengan Pajak yang merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia, selain sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, dikenal berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Pada tingkat pemerintah daerah, dikenal juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain- lain.
Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2009:1). Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:
- Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai public investment (Resmi, 2009:2).
Pajak mempunyai fungsi lain yang tidak hanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2009:3), antara lain:
- Fungsi sebagai sumber keuangan negara (budgetair)
Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- Fungsi sebagai mengatur (regaluted)
Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
Konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah self assestment system dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak (JKP). Pada PPN, tidak ada sistem pemungutan berganda karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 11%. Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dalam PPN ada 2 mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan (PM) yang dibayar oleh pembeli dan pajak keluaran (PK) yang dibayar oleh penjual. Apabila besar pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyetoran, sedangkan apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyetoran.
Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menduduki tempat yang sangat penting dan hasilnya akan lebih besar daripada Pajak Penghasilan (PPh), karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN dan PPnBM. Selain itu perlu diketahui bahwa PPN hanya dibayar atau disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Objek PPN itu sendiri terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN.