Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan negara menuju masyarakat adil dan makmur sesuai yang diamanatkan oleh UUD 45 pasal 33. Setiap pemerintahan yang sedang memimpin suatu negara tentu saja memiliki kebijakan ekonomi andalan untuk menjamin perekonomian negara yang baik dan stabil demi tercapainya kemakmuran dan kesejahteraan dan tidak ada satu niatan untuk menyengsarakan rakyatnya.
Dalam hal ini Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi adanya pelaksanaan pembangunan yang merata diseluruh wilayah Indonesia guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah tersebut dan diharapkan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya.
Kemiskinan merupakan masalah utama yang dihadapi pemerintah. Memang sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengatasinya. Namun tidak semua menjadi tanggung jawab pemerintah kita juga haruslah ikut serta dalam upaya pengentasan kemiskinan karena kita merupakan mahluk sosial yang beragama. Dimulai dari upaya kecil dan nantinya akan melakukan perubahan besar.
Tingkat kesejahteraan yang belum memadai baik secara materil maupun spiritual dipicu oleh lingkaran setan (vicious cycle) sehingga menyebabkan kemiskinan, ketertinggalan, keterpurukan ekonomi terus terjadi. Oleh sebab itu berbagai upaya yang dapat dilakukan pemerintah untuk keluar dari lingkaran kemiskinan tersebut. Kondisi kesulitan dan kemiskinan penduduk Indonesia pada umumnya secara bertahap dan pasti telah diatasi dengan bebagai Program Pengentasan Kemiskinan memberikan fasilitas dengan membuka peluang industri kreatif, pemberian modal kepada usaha kecil dan menengah dengan bunga rendah, pembangunan infrasturktur yang merata.
Dari peluang, kesempatan dan peluang yang difasilitasnya diberikan permerintah semua kembali kepada diri kita sendiri apakah kita mengambil kesempatan tersebut atau diam saja dan jangan menyalahkan pemerintah kalau kehidupan tidakbisa keluar dari zona kemiskinan.
