Sejak pemilihan kepala daerah yang dilakukan pada tahun 2020 silam. Antara dua paslon yaitu bapak Hendra Joni dan bapak Rusma Yul Anwar. Setelah keputusan pemilihan kepala daerah selesai bapak Rusma Yul Anwar berhasil terpilih sebagai bupati Pesisir Selatan. Bapak Rusma Yul Anwar resmi menjadi bupati pesisir selatan. Dimasa pemerintahan bapak Rusma Yul Anwar tidaklah berjalan mulus, berbagai rintangan dan hambatan mendatanginya salah satunya permasalahan yang bersinggungan dengan hukum. Ini bukan masalah yang penting untuk dibahas. Namun masalah yang lebih penting untuk disorot adalah bagaimana kondisi pesisir selatan di masa kepemimpinan bapak Rusma Yul Anwar terutama di bidang pengelolaan keuangan.
Empat tahun berlalu di masa kepemimpinan bapak Rusma Yul Anwar memimpin pesisir selatan. Perlu untuk di lihat bagaimana perkembangan kondisi keuangan pesisir selatan oleh bapak Rusma Yul Anwar. Berkaca pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD di tiga tahun terakhir dapat dilihat bagaimana kelihaian bapak Rusma Yul Anwar mengelolah keuangan daerah. Pada tahun 2020 target pendapatan daerah Pesisir Selatan sebesar 1.787.09 M dengan nilai realisasi sebesar 1.629.59 M atau sebesar 91,19% dari total anggaran. Angka tersebut menunjakan masih terdapat pemasukan yang belum di maksimal kan ke dalam pendapatan daerah atau masih tersisa sebesar 8,82% sebesar 157.480 M. Nilai tersebut cukup besar untuk disisakan oleh pemerintah. Dari sisi belanja daerah yang dimiliki pesisir selatan 1.854,12 M. Pemerintah hanya berhasil menggunakannya sebesar 1.614,56 M atau 87.08% atau sebesar 239.560 M. Anggaran yang tersisa ini sebagian besar disebabkan oleh belanja modal, dimana belanja modal di anggaran kan sebesar 424,89 M dan pemerintah hanya mampu menggunakan sebesar 261,93 M atau 61.65% dari total keseluruhan. Padahal belanja modal merupakan belanja yang penting dalam meningkatkan kemampuan daerah sebab belanja modal digunakan untuk belanja tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.
Lebih lanjut di tahun 2021 dan 2022. Di tahun 2021 pengelolaan pendapatan daerah lebih baik dari pada tahun 2020 yang mana penerimaan nya 1.682,88 M dari total 1.734,40 M atau sebesar 97.03%. Namun dalam pengelolaan belanja daerah masih belum maksimal karena hanya 1.591,68 M dari 1.729,90 M atau sebenar atau 92.01% dari total keseluruhan. Sedangkan, di tahun 2022 keberhasilan pemerintah dalam menyedot pendapatan daerah lebih baik dari tahun sebelumnya sebab pendapatan daerah Pesisir Selatan mampu merealisasikan pendapatan besar 100.27% atau 1.633,06 M dari target anggaran 1.628,62 M. Dari sisi belanja daerah juga lebih baik dimana pembelanjaan pemerintah mampu membelanjakan sebesar 98.18% atau sebesar 1.629,19 M. dari target anggaran 1.659,32 M .
Jika di analisis lebih dalam. Pada tahun 2020 kinerja pemerintah pesisir selatan menjadi kinerja paling buruk dalam penerimaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah. Pengelolaan belanja daerah dari sisi belanja modal paling jomplang diantara yang lain. Padahal belanja modal mampu menyokong pertumbuhan daerah karena dapat meningkatkan daerah dalam mengelola daerah. Sebagai contoh, belanja modal pada kabupaten/ kota dapat digunakan untuk memperbaiki pengairan atau irigasi yang ada di daerah dalam upaya peningkatan kemampuan pertanian. Selain itu juga dapat dibelanjakan untuk perbaikan jalan di desa desa dan penambahan fasilitas publik lainnya.
Devas dalam bukunya Financing Local Government In Indonesian juga membahas hal yang sama. Bahwa perbaikan pengairan desa, jalan desa, perbaikan gedung sekolah dasar merupakan tanggung jawab pemerintah daerah (Devas, 1989). Sedangkan untuk tahun 2021 dan 2022 pengelolaan pendapatan daerah dan pengelolaan belanja daerah Pesisir Selatan cukup baik walaupun tahun 2021 tidak sebaik tahun 2022. Di tahun 2021 Belanja modal masih sempat tersisa, berbeda dengan tahun 2022 yang berhasil dikelola sepenuhnya. Keberhasilan ini menjadi prestasi yang luar biasa bagi pemerintahan Kabupaten Pesisir Selatan. Tapi jika dilihat lebih rinci, terdapat ketimpangan nominal yang dianggarkan setiap tahunnya baik dalam pendapatan daerah dan belanja daerah yang dikelola. Dari tahun 2020 hingga tahun 2022 target anggaran baik dari segi pendapatan daerah dan belanja daerah selalu menurun.
