Menurut KBBI, korupsi adalah penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain. Selain itu, beberapa definisi pakar menyatakan:
Baharuddin Lopa mengartikan korupsi sebagai suatu tindak pidana yang berhubungan dengan penyuapan, manipulasi, dan perbuatan lainnya sebagai perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan dan perekonomian negara, serta merugikan kesejahteraan dan kepentingan umum.
Subekti dan Citrisoedibio menyatakan bahwa korupsi adalah perbuatan curang, dan tindak pidana yang merugikan negara.
Dampak apa saja yang diciptakan ?
Kasus korupsi yang telah terjadi khususnya di Indonesia menimbulkan dampak yang cukup signifikan. Tidak hanya negara saja yang dirugikan, tetapi kami masyarakat kecil juga ikut terdampak atas tindak kecurangan kasus korupsi.
Salah satunya adalah penurunan aktivitas ekonomi diberbagai sektor seperti perdagangan dan industri. Telah banyak terjadi pengurangan karyawan bahkan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara massal hanya karena keserakahan oknum korupsi.
Mengutip buku "Modul Integritas Bisnis -- Dampak Sosial Korupsi", berbagai penelitian menunjukkan bahwa korupsi mampu menurunkan tingkat investasi sebuah negara, terutama foreign direct investment (FDI) atau investasi langsung dari luar negeri.
Kondisi ini terjadi ketika investor asing cenderung berinvestasi di negara-negara dengan tingkat korupsi rendah. Mereka beranggapan, investasi di negara korup akan menyebabkan biaya transaksi yang tinggi akibat pungli dan suap. Akibatnya, keuntungan mereka di negara tersebut tidak akan maksimal.
Padahal investasi asing penting bagi sebuah negara. IMF menganggap FDI adalah jenis investasi yang tahan terhadap krisis. Selain memberikan pemasukan dari sektor pajak, investasi asing memberikan keuntungan lainnya, di antaranya membuka banyak lapangan pekerjaan dan meningkatkan kualitas SDM, adanya transfer teknologi ke sebuah negara, hingga memicu persaingan usaha yang sehat di pasar dalam negeri.
Korupsi juga berdampak pada penurunan kualitas sarana prasarana karena anggaran yang dimanipulasi untuk kepentingan sendiri dan golongan dapat menyebabkan misalokasi sumber daya. Dalam kaitannya dengan perekonomian, misalokasi ini menyebabkan pembagian anggaran yang tidak tepat guna. Anggaran pembangunan infrastruktur bagi majunya perekonomian akhirnya tidak mendapatkan porsi yang sesuai. Akibatnya infrastruktur yang dibangun akan berkualitas rendah.
Rendahnya kualitas infrastruktur dapat mengganggu akses masyarakat menuju pusat perekonomian dan pusat pertumbuhan. Hal ini akan berdampak negatif bagi pertumbuhan ekonomi sebuah wilayah.