Kita pasti pernah melalui masa-masa sekolah atau mungkin masih ada dalam masa itu, dan salah satu tuntutan dari sekolah adalah datang tepat waktu. Sehingga kita berharap agar rumah kita berada dekat dengan sekolah. Kita pun akan semakin antusias jika bisa mengerjakan tugas bersama-sama, ini memungkinkan jika teman-teman sekolah kita pun berada dekat dengan rumah kita.
Untuk menjawab kerinduan ini, Kementrian Pendidikan mengeluarkan sistem zonasi. Adanya sistem zonasi ini memungkinkan kita untuk bisa bersekolah dekat dengan lokasi rumah kita. Selama sistem ini berjalan ada banyak siswa dan orang tua yang terbantu.
Namun apakah semuanya terbantu? Banyak hal lain yang justru menyusahkan orang tua dan siswa. Hal-hal seperti proses jalannya sistem, kualitas guru yang buruk, pembagian tenaga pengajar yang tidak merata hingga fasilitas yang tidak memadai menjadi faktor utama kegagalan sistem zonasi ini.
Wapres dengan tegas meminta kepada Kemendikdasmen (kementrian pendidikan dasar dan menengah) untuk menghapus sistem zonasi ini. Setelah Wapres melakukan pertimbangan dan melihat jalannya sistem zonasi ini maka ia memutuskan untuk meminta penghapusan sistem zonasi. Ini menjadi suatu gebrakan menarik dalam dunia pendidikan. Dengan menghapus sistem zonasi ini, siswa dan orang tua kembali diberi kebebasan untuk memilih sekolah.
Tentunya keputusan ini menuai kontraversi dalam masyarakat. Diyakini bahwa jika sistem zonasi ini dihapus, maka sekolah-sekolah yang kurang favorit berpeluang untuk ditinggalkan. Tentu ini akan merugikan beberapa pihak seperti guru, rakyat bahkan pemerintah.
Penulis sendiri berada di sisi pro dan sepenuhnya mendukung agar sistem zonasi ini ditutup. Alasan bahwa ada sekolah yang berpotensi tutup, ini menjadi suatu konsekuensi. Artinya ada yang salah sehingga orang tidak memilih sekolah tersebut.
Orang tua menginginkan anaknya bisa sukses, dan langkah awalnya adalah menyekolahkan anaknya di sekolah yang terbaik. Sehingga kualitas menjadi tuntutan yang sangat penting bagi sekolah-sekolah. Kualitas guru, fasilitas, sistem hingga biaya operasional harus menjadi perhatian bagi setiap sekolah.
Ini menjadi hal yang sangat penting sehingga masyarakat berhak untuk menuntut pemerintahan agar memperhatikan kualitas dari setiap sekolah. Salah satu visi Indonesia adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan sekolah menjadi salah satu akses agar masyarakat semakin cerdas.
Lalu bagaimana masyarakat mengambil peran agar tujuan mencerdaskan kehidupan bangsa bisa tercapai? Tentunya masyarakat perlu mendukung semua keputusan yang diambil olah pemerintah. Pemerintah sepenuhnya bekerja untuk masyarakat sebagai bentuk pengabdian terhadap negara. Kemendikdasmen sudah mengambil langkah awal, yaitu mendengar aspirasi masyarakat.
Sehingga bertitik tolak dari aspirasi itu, maka Kemendikdasmen akan menjalankan tugasnya. Salah satu aspirasi yang muncul adalah sistem zonasi, diperkuat lagi oleh permintaan langsung dari wakil presiden. Maka bisa dipastikan bahwa sistem zonasi ini akan dihapus.
Sesungguhnya sistem zonasi ini adalah langkah maju dalam sistem pendidikan kita. Sehingga jika sistem ini dihapus, apakah ini menunjukkan mundurnya sistem pendidikan Indonesia? Tentu tidak bisa dikatakan demikian. Maju nya suatu sistem tidak bisa hanya diukur dari gebrakan yang dibuat, tapi dari hasil gebrakan tersebut. Kita telah menyaksikan bahwa gebrakan sistem zonasi kurang membawa kemajuan dalam sistem pendidikan Indonesia.