Aktivitas Presiden Indonesia sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan meniscayakan jadwal kerja yang padat. Tentunya berimbas pada kebutuhan personalia seksi dokumentasi dan publikasi segala gerak-gerik Presiden dalam rangka pemenuhan tugasnya sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif di bumi pertiwi.
Presiden dan segala perangkat negara mestilah memegang teguh prinsip transparansi dalam menjalankan roda kegiatan terkait tupoksi dan tanggungjawabnya, terutama dalam sesi peliputan sang pejabat dalam agenda kerja. Sehingga, rakyat dapat melihat sepak terjang dan menilai keberhasilan pejabat yang bersangkutan.
Dalam perjalanan dinasnya. Presiden didampingi protokoler yang menyertai sekaligus membantu kepala negara dalam rangka suksesi agenda kerja.
Perjalanan dinas rombongan Presiden memuat personel-personel yang sudah terakreditasi baik untuk membantu perjalanan Presiden dan itu sudah sesuai dengan UU yang mengatur.
Selama kegiatan Presiden berkaitan langsung dengan maupun tidak terhadap pelayanan publik. Rakyat secara akomodasi dapat menerima acara beserta alasan. Sebaliknya jika terasa kurang "sreg" dalam batin rakyat, maka wajar teriakan sumbang terdengar.
Pada kanal Youtube Sekretariat Presiden secara mengejutkan tayang sebuah video ketika Presiden menghadiri acara akad nikah selebriti kondang tanah air yaitu Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah.
Presiden pada saat itu hadir dalam rangka menjadi saksi mempelai wanita. Publik terheran-heran. Muncul dua arus sikap yaitu sikap penolakan dan juga sikap penerimaan.
Mereka yang menolak memiliki dalil bahwa itu sebenarnya tidak pantas diunggah karena media nasional lain juga sudah menyiarkan, dan mereka yang menerima juga berpandangan bahwa segala agenda Presiden tentu harus ditampilkan dengan transparan.
Secara etika sebenarnya tampak cacat moral pada pemberitaan karena kegiatan tersebut terasa kurang strategis bagi kepentingan bangsa dan negara secara luas.
Acara pernikahan yang sifatnya ekslusif karena hanya boleh dihadiri sebatas tamu undangan ditambah banyak rakyat diluar sana sulit memperoleh izin menyelenggarakan acara serupa.
Seolah-olah dengan publikasi berita yang resmi pemerintah miliki, rakyat menangkap sinyal "berat sebelah" untuk segelintir kelas kepentingan.