Restrukturisasi utang dan audit memiliki peranan yang sangat penting dalam pengelolaan badan usaha milik negara, terutama dalam kasus PT Garuda Indonesia, Tbk. Dalam penelitian ini, pendekatan yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi aspek hukum dan konseptual restrukturisasi utang, serta menekankan pentingnya perlunya rencana perdamaian yang melibatkan tawaran pembayaran kepada kreditur. Artikel ini juga membahas tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik modal dan perlunya melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan BUMN.
PT Garuda Indonesia, Tbk., sebagai perusahaan penerbangan milik negara, menghadapi masalah keuangan serius dalam beberapa tahun terakhir, termasuk utang yang besar kepada kreditur. Dalam mengatasi kesulitan keuangan ini, restrukturisasi utang menjadi solusi yang efektif. Restrukturisasi utang melibatkan perubahan kondisi utang, seperti perpanjangan jangka waktu pembayaran, pengurangan jumlah utang, atau pengurangan suku bunga. Dengan pendekatan ini, perusahaan dapat bernegosiasi dengan kreditur untuk menemukan solusi yang dapat memulihkan keuangan mereka.
Pentingnya restrukturisasi utang terlihat dari beberapa perspektif. Pertama, restrukturisasi utang membantu perusahaan menghindari risiko bangkrut yang dapat berdampak negatif pada perekonomian negara dan industri terkait. Dalam kasus PT Garuda Indonesia, Tbk., restrukturisasi utang memberikan perusahaan kesempatan untuk melakukan perbaikan dan transformasi tanpa terbebani oleh utang yang belum terbayar.
Kedua, restrukturisasi utang juga membantu memulihkan kepercayaan kreditur dan investor. Dalam situasi kesulitan keuangan, perusahaan sering kali kehilangan kepercayaan dari pihak eksternal. Melalui restrukturisasi utang yang diikuti dengan audit yang transparan, perusahaan dapat menunjukkan komitmen mereka dalam mengatasi masalah keuangan dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memulihkan stabilitas keuangan.
Namun, restrukturisasi utang juga memiliki tantangan dan risiko yang perlu dihadapi dengan bijaksana. Salah satu tantangan utama adalah mencapai kesepakatan yang memuaskan bagi semua pihak yang terlibat. Kreditur mungkin memiliki kepentingan dan persyaratan yang berbeda. Oleh karena itu, perusahaan harus melibatkan pihak-pihak terkait secara aktif dalam proses negosiasi dan memastikan bahwa rencana restrukturisasi utang yang diajukan dapat memberikan keuntungan jangka panjang bagi semua pihak.
Audit yang menyeluruh juga merupakan komponen penting dalam proses restrukturisasi utang. Audit harus dilakukan secara transparan dan independen, melibatkan ahli yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidangnya. Audit yang menyeluruh membantu mengidentifikasi akar permasalahan keuangan, mengklarifikasi tanggung jawab dan akuntabilitas, serta menyediakan informasi valid dan dipercaya kepada semua pihak yang terlibat.
Tanggung jawab pemerintah sebagai pemilik modal juga krusial dalam pengelolaan badan usaha milik negara. Pemerintah memiliki peran kunci dalam memastikan bahwa restrukturisasi utang dilakukan dengan bijaksana dan adil, serta melindungi kepentingan masyarakat dan negara secara keseluruhan. Proses restrukturisasi utang perlu memperhatikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik, termasuk transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan publik.
Selain itu, pemerintah juga perlu melakukan audit terhadap perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk PT Garuda Indonesia, Tbk., untuk memastikan manajemen perusahaan dilakukan dengan baik dan transparan. Audit ini membantu mengidentifikasi masalah dalam sistem manajemen perusahaan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang diperlukan.
Dalam mengelola perusahaan BUMN, prinsip kehati-hatian harus dijunjung tinggi. Direksi PT Garuda Indonesia, Tbk. perlu segera memperbaiki sistem manajemen perusahaan untuk memungkinkan perusahaan beroperasi dengan baik. Dengan menerapkan praktik manajemen yang baik, perusahaan dapat memperbaiki kinerja keuangan dan mengurangi risiko yang dihadapi.
Pasal-pasal yang mengatur kepailitan dalam menghadapi restrukturisasi utang perusahaan-perusahaan BUMN, termasuk PT Garuda Indonesia, Tbk., dapat ditemukan dalam Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UU KPKPU) No. 37 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Pasal-pasal yang relevan dalam UU KPKPU antara lain:
- Pasal 1 angka 1 UU KPKPU yang menyebutkan bahwa "yangdimaksud dengan kepailitan adalah keadaan dimana seorang debitur atau lebih dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan karena tidak mampu membayar utangnya yang jatuh tempo."
- Pasal 3 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa permohonan kepailitan dapat diajukan oleh debitur yang tidak mampu membayar utangnya kepada pengadilan niaga setelah dinyatakan bangkrut oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- Pasal 4 UU KPKPU yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan kepailitan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain terdapat utang yang jatuh tempo dan belum terbayar oleh debitur.
- Pasal 5 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa permohonan kepailitan harus diajukan kepada pengadilan niaga di wilayah hukum tempat debitur memiliki domisili atau memiliki harta kekayaan yang dapat dieksekusi.
- Pasal 7 UU KPKPU yang menyebutkan bahwa dalam proses kepailitan, pengadilan dapat mengeluarkan Surat Penghentian Sementara Pembayaran Utang (SP3U) untuk memberikan perlindungan sementara kepada debitur agar tidak dilakukan eksekusi oleh kreditur.
- Pasal 12 UU KPKPU yang mengatur tentang pembentukan dan tugas kurator dalam proses kepailitan, termasuk menyusun inventarisasi harta debitur, melaksanakan pelelangan harta debitur, dan membagikan hasil pelelangan kepada kreditur sesuai dengan tingkat preferensi masing-masing.
- Pasal 51 UU KPKPU yang mengatur tentang rencana perdamaian (PKPU) yang dapat diajukan oleh debitur dalam proses kepailitan. PKPU merupakan upaya untuk menghindari pailit dengan menawarkan pembayaran kepada kreditur dengan kondisi yang berbeda dari kesepakatan awal.
- Pasal 69 UU KPKPU yang menjelaskan bahwa putusan pengadilan yang memutuskan tentang perdamaian dalam PKPU bersifat mengikat bagi semua kreditur, termasuk yang tidak setuju dengan rencana perdamaian tersebut.
- Pasal 74 UU KPKPU yang mengatur tentang penyelesaian pailit dengan likuidasi, yaitu proses penjualan dan pembagian harta debitur untuk membayar utang-utang yang belum terbayar.
Dalam kasus PT Garuda Indonesia, Tbk., pengajuan restrukturisasi utang yang melibatkan tawaran pembayaran kepada kreditur dapat dilakukan dalam konteks rencana perdamaian (PKPU) sesuai dengan ketentuan dalam UU KPKPU. Proses PKPU memungkinkan perusahaan untuk mencapai kesepakatan dengan kreditur mengenai perubahan kondisi utang, dengan tujuan menghindari kepailitan dan memulihkan keuangan perusahaan.