Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) secara resmi membuka International Conference on Social Impact Assessment, bertempat di Hotel Ritz-Carlton Jakarta, Selasa (17/09/2024). Sejalan dengan tema "Implementing Better Land Acquisition in Challenging Tenurial Settings: Balancing Acceleration, Certainty, and Fairness"
Menteri AHY memberi penegasan bahwa Kementerian ATR/BPN akan terus melakukan pendekatan yang tepat, humanis, dan progresif dalam Pengadaan Tanah bagi masyarakat.
"Dalam prosesnya kita harus ingat bahwa Pengadaan Tanah tidak boleh menyakiti siapa pun. Kepedulian terhadap kelompok rentan dalam Pengadaan Tanah diharapkan tidak hanya dicerminkan melalui pemberian ganti rugi yang adil secara nominal, tetapi bagaimana memastikan mereka menjadi bagian dari pembangunan dan tidak menjadi kelompok yang terpinggirkan akibat Pengadaan Tanah. No one left behind" ungkap Menteri ATR/Kepala BPN.
Konferensi ini diharapkan mampu menjadi tempat ruang diskusi para ahli dan delegasi berbagai negara dalam proses penyusunan serta penerbitan kebijakan mengenai Pengadaan Tanah di Indonesia. "Tidak hanya bermanfaat dalam pelaksanaan pembangunan ke depannya, tetapi juga dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat, khususnya Masyarakat Hukum Adat, petani kecil, masyarakat miskin perkotaan, dan kelompok rentan lainnya," ujar Menteri AHY.
Direktur Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor-Leste, Carolyn Turk, dalam kesempatan yang sama juga memperlihatkan komitmennya mendukung upaya berkelanjutan yang dilakukan Kementerian ATR/BPN untuk memperkuat proses penilaian dampak sosial, termasuk Pengadaan Tanah.
Konferensi Internasional ini langsung diapresiasi oleh para delegasi yang hadir, salah satunya Deputy Head of Mission, Minister Counsellor and Head of Pol. Section, European Union Delegation to Indonesia and Brunei, Stphane Mechati. Dimana ia melihat konferensi ini menjadi platform yang sangat penting untuk berbagi wawasan dan mengidentifikasi langkah dalam menangani masalah pembangunan.
"Pengalaman yang akan dibagikan oleh delegasi dari berbagai negara negara hari ini dapat menawarkan pelajaran berharga tentang bagaimana penilaian dampak sosial yang mendukung pembangunan dan kohesi sosial. Saya berharap kita bisa melihat bagaimana wawasan ini dapat disesuaikan dengan konteks unik Indonesia dan berkontribusi pada tujuan kolektif kami untuk mendorong pertumbuhan inklusif dan berkelanjutan," ungkap Stphane Mechati.
Pada kesempatan tersebut, Direktur Jenderal Pengadaan Tanah dan Pengembangan Pertanahan (Dirjen PTPP), Embun Sari memberikan laporan bahwa Konferensi Internasional terselenggara atas kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank, KfW Development Bank, dan the European Union (EU). Konferensi ini juga merupakan rangkaian dari kerja sama Kementerian ATR/BPN dengan World Bank yang sejak 2022 lalu telah memulai tahapan social impact assessment.
Suasana pemaparan Konferensi Internasional Penilaian Dampak Sosial Pengadaan Tanah (sumber : Kantah Kab Sukoharjo)
Pada konferensi tersebut hadir beberapa delegasi baik secara daring maupun luring, yakni perwakilan dari World Bank; Asian Development Bank; KfW Development Bank; the European Union (EU), kementerian/lembaga; akademisi dalam dan luar negeri; serta perwakilan pemerintah daerah dan swasta dari Australia, Kanada, Kenya, Thailand, Malaysia, Filipina, Vietnam, Nepal, Pakistan, Zambi, dan beberapa negara lainnya.