Lihat ke Halaman Asli

Satria Widiatiaga

TERVERIFIKASI

Guru Sekolah Alam

Mengenal Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0, Terobosan Kementerian ATR/BPN Dorong Investasi dan Kepastian Hukum

Diperbarui: 19 Juli 2024   15:44

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Menteri AHY dan sejumlah pejabat negara memberikan keterangan pers peluncuran Geoportal KSP 2.0 (sumber : Kantah Kab Sukoharjo)

Jakarta -  Untuk mendorong investasi dan kepastian hukum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) secara resmi pada Kamis (18/07/2024) meluncurkan Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0. Program ini resmi diluncurkan oleh Menteri ATR/BPN, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dalam acara Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta (KSP) 2.0 dan penyerahan White Paper One Map Policy Beyond 2024, turut hadir dalam acara ini yaitu Presiden Terpilih  Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto , dimana dalam hal ini beliau hadir mewakili Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo.

Pada kesempatan tersebut, Menteri ATR/Kepala BPN berharap supaya Kebijakan Satu Peta 2.0 sesegera mungkin diaplikasikan untuk memudahkan investasi pemerintah maupun swasta dalam berbagai sektor.

"Jika kita bisa menghadirkan peta-peta skala besar yang kemudian bisa digunakan untuk membuat RDTR (Rencana Detail Tata Ruang), ini penting sekali bagi para investor, juga para pemerintah daerah, untuk menentukan tata ruang dan kebutuhan untuk industri dan pertumbuhan ekonomi lainnya," ungkap Menteri AHY kepada media yang hadir.

Sebagai tambahan Menurut Menteri AHY menuturkan  Kebijakan Satu Peta yang disinergikan pada tata ruang, akan memberikan kepastian hukum terhadap para pengusaha yang hendak berinvestasi di Indonesia.

"Oleh karena itu, kami tentu mempersiapkan rencana strategis terkait dengan tata ruang penggunaan lahan di berbagai daerah dan One Map Policy  ini menjadi penting sekali karena seringkali permasalahan yang muncul itu terkait tumpang tindih," ucap Menteri ATR/Kepala BPN.

Kebijakan Satu Peta merujuk pada  Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2016, yang merupakan arahan strategis dalam terpenuhinya satu peta yang mengacu pada satu referensi geospasial, satu standar, satu basis data, dan satu geoportal.

Maka dengan kehadiran kebijakan ini, seluruh kebijakan pemerintah yang berbasiskan spasial atau skala ruang akan mengacu pada satu peta yang sama, sehingga tidak terjadi tumpang tindih kebijakan.

Sebagai informasi bagi para pembaca sekalian, Geoportal merupakan singkatan dari Geospatial Web Portal. Geoportal adalah portal khusus yang berhubungan dengan layanan pencarian dan penggunaan data spasial (ruang) melalui jaringan media internet, dan masyarakat pun dapat mengakses secara bebas berbagai lokasi data, ruang, atau berbagai tempat di permukaan bumi melalui portal web resmi dari pemerintah.

Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto mendukung sepenuhnya One Map Policy (sumber: Kantah Kab Sukoharjo)

Pada kegiatan ini, Prabowo Subianto menyampaikan, Kebijakan Satu Peta ini ada untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan. "Yang kita capai ini adalah One Map Policy yang sangat strategis, dengan One Map Policy ini akan menciptakan suatu efisiensi dan tidak terjadinya tumpang tindih pemanfaatan ruang, sehingga proses pembangunan bisa cepat. Kecepatan sekarang adalah suatu elemen daripada pemerintahan yang efektif," kata Prabowo Subianto.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline