Negara Indonesia yang kita kenal sebagai negara yang sebagian besar wilayahnya merupakan perairan. Maka dari itu, disebut negara maritim atau kepulauan terbesar yang ada di dunia, karena antara pulau satu dengan pulau lainnya dipisahkan oleh laut. Berkaitan dengan ini, Presiden keenam Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) menyampaikan kritik yang menuju kepada kelemahan Joko Widodo (Jokowi).
Sebuah kritik yang berporos tentang Negara maritim, yang mana disampaikan mantan Presiden II periode itu, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia di Gedung Manggala Wanabhakti, Kementerian Kehutanan, Jakarta, 27 agustus 2016.
Susilo Bambang Yudhoyono yang sekarang berlatar belakang sebagai alih juru bicara Partai Demokrat, yang telah digantikan dari posisi Ruhut Sitompul pada Senin, 22 agustus 2016 lalu. Dalam kesempatan ini, Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan orasi ilmiah nya yang bertajuk membangun ekonomi Indonesia berbasis benua maritim serta nilai-nilai agama dan budaya dalam acara wisuda Sarjana Universitas Al Azhar Indonesia.
Orasi Ilmiah yang disampaikan oleh Susilo Bambang Yudhoyono terdapat sebuah kritikan halus yang langsung tertuju kepada Presiden Republik Indonesia saat ini, Joko Widodo. SBY yang biasanya menyampaikan kritik melalui media, kini mengkritik langsung yang berkatakan bahwa Negara Indonesia disebut Negara maritim, namun nyatanya hanya sebatas retorika, disebut retorika ujar Susilo Bambang Yudhoyono karena, Without action, without policy, without actual program to be implementation.
Seperti yang kita ketahui, bahwa Presiden Joko Widodo pernah berkata di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) Asia Timur, Presiden Jokowi menegaskan bahwa ia bertekad menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. “Saya memilih forum ini untuk menyampaikan gagasan saya tentang Indonesia sebagai poros maritim dunia, dan harapan saya tentang peran KTT Asia Timur kedepan,” kata Presiden Jokowi dalam pidatonya di KTT Asia Timur, di Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis, 13 November 2015.
Menurut Susilo Bambang Yudhoyono, retorika pembangunan ekonomi Indonesia berbasis maritim harus diimplementasikan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN), rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD), dan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD). Susilo Bambang Yudhoyono juga menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur harus dikembangkan secara luas, gunanya untuk target ekonomi maritim tercapai.
Dalam kritikan tersebut, Susilo Bambang Yudhoyono juga mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo saat ini lebih mementingkan kondisi darat dibandingkan laut. Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan bahwa pada saat pimpinan Joko Widodo , Indonesia yang disebut Negara Maritim hanya sebuah retorika. Karena, terdapat satu gagasan Presiden Jokowi yakni tekadnya untuk mewujudkan Indonesia sebagai PMD (Poros Maritim Dunia). Indonesia yang maju, sejahtera, dan berdaulat berbasis pada ekonomi kelautan, hankam dan budaya maritim. Dan gagasan tersebut tidak terbukti dan disebut hanya retorika bagi SBY.
Susilo Bambang Yudhoyono dalam orasi ilmiahnya sempat mengingatkan Jokowi agar tak dikontrol oleh China. Karena, dia menduga pemerintahan Jokowi condong "berkiblat" ke China.
Tidak lama dari krititikan tersebut, muncul lah anggapan dari Presiden Joko Widodo yakni, beliau berkata bahwa kritik itu ialah penguatan pemerintah, maksud dari perkataan Joko Widodo ialah ia menerima kritikan tersebut.
Karena, kritik adalah obat kuat ujarnya. Dengan adanya kritik yang dilontarkan oleh Presiden Keenam, Susilo Bambang Yudhoyono ini telah terdengar hingga ke partai Joko Widodo, yakni PDIP. Tentu PDIP membantah keras dengan mengatakan bahwa Jokowi mempunyai konsep yang jelas mengenai poros maritim dunia. Dan dikarenakan masa pemerintahan Jokowi dikenal masih baru, jadi masih memiliki waktu untuk melaksanakan konsep yang digagas.
Dan pada saat yang sama, partai Gerindra angkat bicara dengan mengatakan bahwa program Jokowi di cap asbun (asal bunyi), Anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra M Syafii, berpendapat tentang program Jokowi, ia mencontohkan Jokowi lebih mementingkan pembangunan Kereta cepat dibandingkan melihat apa yang dibutuhkan Indonesia saat ini. Namun, itu semua dibantah oleh Anggota Komisi I DPR, Andreas. Beliau mengkritik balik Susilo Bambang Yudhoyono ketika menjadi presiden. Seharusnya banyak hal yang bisa dilakukan untuk memajukan bangsa ini. Misalnya kata dia tol konektivitas, tol laut, dan jalan darat.