"Selama hidup di sini, hampir tak pernah terusik ketenangan kami (Rakyat Caruban), namun pasca diturunkannya papan nama pintu masuk batas kota, mohon maaf, kami marah, kami tidak terima, dengan alasan apapun dari Pemkab, kami tetap berjuang mengembalikan Nama Kota Caruban menjadi Ibu Kota Kabupaten Madiun, bukan Kota Mejayan", Gencar Menggugat (12 Maret 2017)
Demikian petikan pedas beberapa orang yang tergabung dalam forum diskusi saat menyikapi tergantikannya "Kota Caruban" dengan "Kota Mejayan". Dari sebuah peristiwa, yang awalnya rencana perpindahan Ibu Kota Kabupaten Madiun ke Wilayah Kecamatan Mejayan (PP 52/2010), diterima baik oleh Rakyat Caruban.
Caruban Tak Punya Titik Ordinat? Tapi Caruban Punya Sejarah dan Budaya yang Kuat?
Ketika euforia ritual perpindahan digelar di tengah-tengah jalan utama Kota, mereka belum sadar jika isi PP 52/2010 tersebut salah meletakkan pin lokasi yang sebenarnya. Bagi Rakyat Caruban, Kota Penghasil Brem dan Sambel Pecel ini layak dipertahankan walau hanya sekedar nama, karena Caruban punya nilai Historis turun temurun mulai dari jaman dulu hingga hari ini.
Karakter Rakyat yang berbaur dalam keberagaman (adat, budaya, bahasa, keyakinan, warna kulit, makanan, pekerjaan, keseharian, dll) sudah terjaga sejak dahulu. Tugas hari ini adalah melestarikan dan menyelamatkannya, jadi ketika anda menghapus nama, berarti mematikan nafas keberagaman.
"Kalau ingin menghilangkan sejarah, jangan setengah-setengah"
Perjuangan Rakyat Caruban dalam Menyelamatkan dan Mengembalikan Kota Caruban tertuang dalam buku sejarah elektronik kami, "Balekno Carubanku, Mbah..." (Film Dokumenter)
itu.
*(Dalam Rangka Merayakan Kemenangan Rakyat Caruban, dari terbitnya PP no 3 Tahun 2019)*