Pengusutan kepolisian atas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan. Sudah seratus sebelas hari berlalu, namun belum ada tanda-tanda kotak pandora akan terbuka, siapa aktor sebenarnya dibalik aksi kekerasan terhadap Novel. Proses keadilan yang ditunda-tunda sama artinya dengan penyangkalan.
Ia diserang karena mengusut keterlibatan petinggi-petinggi pemerintah dan DPR dalam kasus-kasus korupsi. Bukan rahasia umum, kasus Novel murni urusan politik. Sayangnya, kepolisian justru mencuatka kasus Novel ini sebagai urusan persaingan bisnis gamis dari sang istri. Sangat berbanding terbalik seratus delapan puluh derajat itu urusan politik bukan bisnis baju gamis. Sadis!!
Santer terdengar bahwa beberapa orang yang diduga pelaku telah ditangkap oleh kepolisian, meski anehnya, dibebaskan kembali. Diduga karena informasi pelaku yang diterima Kepolisian berbeda dengan yang dimiliki penyidik senior KPK Novel Baswedan. Terlepas dari perbedaan informasi tersebut, Kapolri menyatakan, "jajarannya terbuka apabila tim KPK nantinya mengecek ulang atau memverifikasi data-data terakhir yang dimiliki kepolisian."
Seratus sebelas hari terlalu lama bagi Novel yang terdzalimi. Masyarakat turut gelisah tak henti-hentinya menuntut dalang kekejian tersebut segera diungkap. Kegelisahan masyarakat kini mengusik Presiden Jokowi untuk lebih tanggap. Beberapa media massa mengabarkan bahwa hari ini (Senin, 31/7), Kapolri Tito Karnavian akan menghadap Presiden untuk membahas lebih jauh langkah strategis penyelesaian kasus yang disinyalir sebagai penghambat bagi penyelesaian kasus korupsi e-KTP, kasus yang sedang disidik oleh Novel Baswedan.
Inilah aroma tidak sedap dalam proses pengadaan mega proyek e-KTP yang diselenggarakan pemerintah dalam hal ini kementrian dalam negeri, yang melibatkan pejabat legislatif serta jendral bintang lima. Selain itu rentengan pejabat teras pun terindikasi turut menikmati proyek tersebut, sehingga menguatkan adanya indikasi permainan uang rakyat.
Lamanya proses pengungkapan kasus penyiraman air keras terhadap Novel oleh penegak hukum,menjadi tand tanya besar akan proses perekrutan anggota legislatif bahwa fit and proper test sekedar formalitas.
Kasihan bangsa ini mendekati jurang kehancuran, bukan lantaran tidak ada orang baik, tetapi karena bertambahnya orang yang tidak peduli akan kasus siram menyiram ini. Aksi penyiraman ini bagi sekelumit orang bukan isu seksi dan tidak menguntungkan pihak-pihak yang berkepentingan. Terkesan diskriminasi terhadap orang-orang yang mempunyai kemampuan dan integritas tinggi seperti Novel Baswedan mengungkap skandal korupsi mega proyek E-Ktp harus ditindas hingga titik darah penghabisan.
Inilah saatnya kita berteriak lebih lantang, mengingatkan kepada Presiden dan aparat penegak hukum bahwa penjajahan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan, kasus ini haruslah disegerakan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya, agar keadilan bagi Novel bisa diberikan, juga mencegah munculnya korban-korban lain di masa mendatang.
Saatnya mereka tahu, bahwa masyarakatnya tidak tidur, akan terus mengawasi kasus ini, dan kita menolak kekejian kepada siapapun, apalagi kepada mereka yang berusaha menegakkan hukum. Ayo gaungkan bahwa keadilan yang tertunda adalah ketidakadilan itu sendiri!, kita khawatir dengan nasib penegakan hukum yang berkeadilan di Indonesia ini. Oleh karenanya, segera tuntaskan kasus Novel Baswedan.
2 Agustus 2017