"Tsunami" Politik di Jepang dan di Indonesia

[caption id="attachment_114067" align="aligncenter" width="640" caption="Perdana Mentri Jepang setelah Koizumi, rata-rata hanya satu tahun dan bahkan Hatoyama kurang dari satu tahun"][/caption] Kondisi di Indonesia yang diwarnai berita miring di partai yang berkuasa yaitu Partai Demokrat, membuat para pemilih Demokrat menjadi agak kecewa dan agak frustasi.  Mungkin tadinya menaruh harapan di partai baru akan membawa angin baru dan kemajuan yang berarti.  Situasi pergantian regim yang berkuasa lama (Orde Baru)  di Indonesia ini juga mirip dengan apa yang terjadi di Jepang akhir-akhir ini. Masyarakat jepang kalau tidak boleh dibilang kasihan,  katakanlah mereka saat ini lagi dalam kondisi kurang baik dan kurang nyaman.  Proses pemulihan dari bencana gempa dan tsunami serta meledaknya PLTN juga belum usai, akan tetapi pihak-pihak pengambil keputusan di pemerintahan (politisi) malah ribut soal penggantian Perdana Mentri.  Memang sebelum gempa dan tsunami tgl 11 Maret 2011, sebetulnya sudah banyak kegiatan para politisi itu untuk mengganti Perdana Mentri yang sekarang yaitu Kan Naoto karena dinilai KURANG TEGAS dan TIDAK punya sifat kepemimpinan yang kuat. Agak mirip  Orde Baru di Indonesia, di politik jepang hampir 54 tahun partai Jiminto (LDP: Liberal Democratic Party of Japan) berkuasa.  LDP berkuasa di pemerintahan jepang sejak  1955 sampai dengan tahun  2009.  Masa terakhir Perdana Mentri yang cukup kuat dan tegas orangnya adalah PM Koizumi ( PM 6 tahun, 3 periode ).  Pengganti Koizumi (yang juga disiapkan oleh Koizumi) yaitu Abe Shinzo tidak sekuat Koizumi, hanya dalam waktu satu tahun menggundurkan diri karena kritikan yang tajam dari pihak oposisi, diberitakan Abe mengundurkan diri karena faktor kesehatan.  Pengganti Abe berikutnya juga tidak begitu lama yaitu berturut-turut Fukuda Yasuo dan Taro Aso, masing-masing hanya satu tahun menjadi PM. Masyarakat Jepang sendiri mulai mengalami "tsunami" pergantian Perdana Mentri sejak th 2006 ini.  Keadaan ini menimbulkan rakyat jepang mencoba beralih pilihan ke partai oposisi yaitu Minshuto (DPJ : Democratic Party of Japan). Minshuto (DPJ), yang di motori oleh tokoh yang cukup kuat karakternya yaitu Ozawa.  Ozawa ini boleh dikatakan sebagai arsitektur kemenangan partainya terhadap LDP. Gerakan yang dinamakan "Sekken Kotai"  atau " pergantian regim" menjadi kosakata yang sangat cepat tersebar ke masyarakat.  Selain itu DPJ juga membuat semacam "janji" di saat kampanye dan disebut dengan istilah "manifesto".  Ada empat point penting dalam kampanye janji politik yaitu : (1) Memindahkan pangkalan militer US dari okinawa (ke luar jepang atau ke tempat lain) (2) Jalan tol dinilai sudah kembali modalnya maka jalan tol dibuat gratis (3) Makin sedikitnya jumlah anak, karena biaya pendidikan tinggi, maka akan diadakan tunjangan untuk anak sampai usia SMP (4) Pemerintahan yang bersih, mengurangi pemborosan biaya dan memberantas praktek menggunakan kembali tenaga pensiunan Masih banyak point dalam janji politiknya sewaktu kampanye, tetapi 4 point itu yang kiranya sangat membuat rakyat tertarik dan mengalihkan pilihannya ke partai DPJ.  Tahun 2009 berakhirlah kejayaan LDP, karena kalah telak dalam pemilu.  Sayang sekali orang kuat di DPJ,  Ichiro Ozawa,  diduga mempunyai kesalahan dalam pelaporan keuangan dalam kegiatan politiknya sehingga dia tidak bisa menjadi perdana mentri (meskipun belum terbukti).  Jadilah Yukio Hatoyama menjadi PM pertama dari partai DPJ. Setelah menang  telak dari LDP di tahun 2009 (Kursi Perwakilan DPJ : 308, dan LDP : 119), maka segera dilaksanakan semua janji politiknya.  Rakyat jepangpun sangat antusias mengikuti berita-berita perubahan dalam pemerintahan.  Program penghematan (mengurangi pemborosan) segera di gelar di semua bidang kegiatan yang menggunakan dana dari pemerintah.  Kegiatan ini yang dikenal dengaan istilah "Jigyo Shiwake".  Pemerintahan yang terlalu lama berkuasa bisa menimbulkan kesempatan "pemborosan" karena banyak terjadi korupsi atau tidak adanya transparasi dalam penggunaan uang negara.  Salah satu pemborosan yang ada adalah dengan menggunakan tenaga para pensiunan yang sebetulnya tidak perlu, ini yang disebut "Amakudari".  Banyak orang pensiunan yang tidak pada tempatnya menduduki posisi tinggi di berbagai bidang, terjadi pemborosan karena harus memberikan gaji tinggi ke mereka. Meskipun ada pro dan kontra tentang bebas biaya di jalan tol, tetapi janji politik dari DPJ ini juga coba dijalankan.  DPJ dengan semboyan mengabdi rakyat,  mulai menerapkan biaya jalan tol di hari minggu dan libur hanya 1000 Yen (jauh dekat sama saja).  Beberapa jalan tol ada yang dibuat gratis.  Dengan gratis dan murahnya jalan tol ini rakyat biasa sangat senang,  akan tetapi perusahaan bisnis angkutan dan delivery agak kurang setuju  karena menimbulkan pengguna jalan tol bertambah (kecepatan agak menurun). Bantuan atau tunjangan untuk keluarga yang punya anakpun segera dibuat.  Anak-anak yang berumur dari 3 tahun sampai dengan usia sekolah SMP mendapat bantuan dari negara sebesar 13.000 Yen setiap bulannya.  Sebetulnya dalam janji politiknya disebutkan besar bantuan ini adalah 26.000 Yen, akan tetapi karena terbatasnya budget negara maka hanya bisa diberikan separohnya.  Pelaksanaan janji politik ini dirasa sangat perlu oleh DPJ karena tidak mau dinilai menipu rakyat.  Kebetulan saya masih punya anak berusia SMP,  maka sayapun mendapatkan bantuan anak ini. Namun janji politik yang agak dan sangat susah ditepati adalah pemindahan pangkalan militer Amerika di Okinawa, tepatnya susah dilaksanakan. Usaha untuk menepati janji itu sudah ada dan dilakukan akan tetapi gagal karena banyak faktor lain.  Rupanya "tsunami" pergantian PM di Jepang belum reda juga.  Masalah pangkalan militer ini menyangkut perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya oleh partai pendahulunya LDP.  Akibatnya masalah pangkalan militer Amerika ini tidak bisa dipindahkan, PM Hatoyama merasa tidak bisa memenuhi "janji" politik dalam kampanye maka Hatoyama mengundurkan diri.  Bersamaan dengan pengunduran Hatoyama, Ozawa juga mengundurkan diri dari jabatan pemimpin partai karena untuk melaksanakan janji politik lainnya yaitu pemerintahan yang bersih (Ozawa diduga tidak bersih dalam salah satu laporan keuangannya, ada sekretarisnya yang ditahan pihak berwajib).  Rupanya "tsunami" pergantian PM di Jepang belum reda juga.  Belum ada satu tahun  Hatoyama mengundurkan diri. Kalau di Indonesia dalam tubuh partai demokrat juga terjadi "keramaian", di jepangpun di partai yang berkuasa sekarang ini (DPJ) juga terjadi banyak blok atau group. Akhir2 ini, tanggal 2 Juni 2011, sempat terjadi aksi "mosi tidak percaya" terhadap PM Kan Naoto,  yang dilontarkan pihak oposisi dan juga beberapa group dalam satu partai.  Dalam aksi mosi tidak percaya ini Kan berhasil selamat karena masih banyak sementara yang mendukung Kan karena negara sedang dalam pemulihan dari bencana. Pergantian PM akan menghambat penanganan proses pemulihan.  Rakyat jepang sendiri seperti emang tidak ada pilihan lain. Meski terjadi pergerakan di dalam politik di jepang yang cukup besar (pergantian PM), akan tetapi janji politik dari partai yang berkuasa tetap dijalankan semampunya. Di Indonesia juga terus menerus ramai di kalangan politikus, meski tidak sampai proses penggantian presiden, akan tetapi cukup membuat rakyat jadi pesimis akan partai yang berkuasa.  Saya tidak tahu persis apakah Partai Demokrat dulu membuat janji politik di hadapan rakyat yang jelas point2nya seperti yang dilakukan oleh DPJ di jepang.  Semoga tsunami politik di Indonesia juga tidak melupakan janji2 politik yang pernah dikatakan ke rakyat. Salam