Sengketa waris merupakan salah satu permasalahan yang kerap kali muncul di tengah masyarakat Indonesia. Hal ini bisa dipicu oleh berbagai faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang hukum waris, tidak adanya wasiat, hingga perbedaan pendapat antar ahli waris terkait pembagian harta peninggalan.Sengketa waris seringkali menjadi masalah kompleks yang memerlukan penanganan hukum yang tepat dan adil. Sengketa waris yang tidak terselesaikan dengan baik dapat berujung pada perpecahan keluarga dan mengganggu ketentraman masyarakat.
Sengketa waris seringkali merupakan masalah yang rumit dan emosional bagi banyak keluarga. Ketika seseorang meninggal, harta benda yang ditinggalkan harus didistribusikan sesuai dengan hukum. Namun, proses ini tidak selalu berjalan lancar, dan seringkali memicu konflik di antara ahli waris. Di Indonesia, hukum perdata memiliki peran penting dalam menyelesaikan sengketa waris.Untungnya, hukum perdata Indonesia menyediakan berbagai cara untuk menyelesaikan sengketa waris, mulai dari musyawarah, mediasi, arbitrase, hingga gugatan ke pengadilan.
Penyelesaian sengketa waris dengan hukum perdata didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:
Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata): Merupakan aturan dasar yang mengatur tentang hukum waris di Indonesia, termasuk hak dan kewajiban ahli waris, pembagian harta warisan, dan penyelesaian sengketa waris.
Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Mengatur tentang hak waris bagi suami istri dan anak-anak.
Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Perlindungan Anak: Memberikan perlindungan hak waris bagi anak-anak, termasuk anak di luar nikah dan anak angkat.
Kompilasi Hukum Islam (KHI): Bagi umat Islam, KHI juga menjadi dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa waris, terutama yang terkait dengan pernikahan dan perceraian.
Sebelum membawa perkara warisan ke ranah hukum, terdapat beberapa upaya penyelesaian non-litigasi yang dapat ditempuh, antara lain:
Musyawarah: Merupakan cara penyelesaian sengketa waris yang paling ideal. Musyawarah dilakukan dengan mempertemukan semua ahli waris untuk bermusyawarah mufakat tentang pembagian harta warisan.
Mediasi: Jika musyawarah menemui jalan buntu, mediasi dapat menjadi solusi. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan mediator yang netral dan imparsial.
Arbitrase: Apabila mediasi gagal, arbitrase dapat dicoba. Arbitrase adalah proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan bantuan arbiter yang memiliki keahlian khusus dalam bidang warisan.