Dikutip dari Kompas.com. Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) Pusat, Agung Suprio mengatakan, pihaknya bakal menggunakan teknologi Artificial Intelligence (AI) untuk memantau semua siaran televisi.
Menurut Agung, hal tersebut diperlukan karena siaran televisi semakin banyak.
"Jadi ke depan, kami berencana menggunakan pengawasan melalui AI. Selama ini, kami mengawasi satu televisi dengan empat orang pemantau. Sifnya enam jam, 24 jam kami pantau," kata Agung dalam rapat kerja dengan Komisi I DPR, Senin (7/6/2021).
Ia menjelaskan prihal rencana menggunakan AI dilatarbelakangi pasca kejadian lolosnya tayangan sinetron dimana ada artis di bawah umur memainkan peran istri ketiga.
Menurutnya kasus tersebut disebabkan oleh semakin banyaknya stasiun televisi, tetapi jumlah petugas pemantau tidak sebanding. Kemudian ia mengungkapkan bahwa apabila program televisi semakin banyak, maka hal itu tidak akan efektif karena akan membutuhkan jumlah personel pemantau yang lebih banyak.
Menanggapi dengan apa yang dikemukakan oleh Ketua Komisi KPI Pusat prihal penggunaan AI untuk mengawasi program pada stasiun televisi Penulis nilai cukup menarik.
Pada hakikatnya AI merupakan sebuah lompatan dari kemajuan teknologi informasi dimana manusia memanfaatkan kecerdasan buatan untuk dapat melakukan fungsi kognitif manusia, seperti menganalisis data, memahami pola, mengenali lingkungan sekitar hingga membuat keputusan.
Salah satu bentuk AI yang jamak digunakan ialah face recognition dimana AI mampu menganalisa sketsa wajah individu dan mencocokkannya dengan database. Fitur AI ini umum digunakan semisal untuk absensi hingga prosedural keamanan guna mencegah tindak kejahatan.
Dibalik rencana KPI Pusat menggunakan AI, dibenak Penulis muncul pertanyaan akan seperti apa wujud AI dimaksud?
Kenapa Penulis pertanyakan? Karena dari apa yang Penulis ketahui, kiranya belum pernah ada AI yang memang diperuntukkan untuk tujuan tersebut. Logikanya, bagaimana AI memutuskan ada suatu bentuk pelanggaran yang stasiun televisi telah lakukan?
Kemudian jika mengacu pada jenis pelanggaran yang stasiun televisi lakukan ialah pelanggaran-pelanggaran yang berkaitan dengan isi konten karena dinilai tidak layak maupun berdasarkan aduan kepada KPI Pusat dari masyarakat.