Sebagaimana dikutip dalam unggahan akun YouTube SBY hari Senin (12/10), Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengungkapkan alasan partainya menolak pengesahan RUU Cipta Kerja menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR, Senin (5/10/2020).
SBY mengatakan ada dua alasan mengapa Partai Demokrat menolak UU Cipta Kerja. Pertama, Partai Demokrat berpendapat UU ini memiliki subtansi bermasalah. Bukan hanya pasal per pasal tetapi desain, konsep dan tujuan pemerintah mengajukan RUU Cipta Kerja. Sehingga, Demokrat berpendapat pembahasan UU tersebut perlu waktu.
Kedua, Partai Demokrat menolak RUU tersebut disahkan karena menuai penolakan tidak hanya datang dari kelompok buruh. Tetapi aktivis lingkungan dan masyarakat di daerah yang berhubungan dengan lahan, perkebunan dan pertambangan. Oleh karenanya, jika RUU tersebut tetap disahkan, maka akan menimbulkan perlawanan yang besar.
SBY menuturkan, sebaiknya pemerintah mendengar masukan dari pihak yang menolak UU Cipta Kerja. Demokrat menilai UU Cipta Kerja sebaiknya tidak disahkan.
Tentu dengan penjelasan SBY berikan diatas kian mempertegas posisi Demokrat terhadap RUU Cipta Kerja. Namun dibalik klarifikasi yang SBY utarakan terhadap alasan Fraksi Demokrat menolak RUU Cipta Kerja menurut Penulis menarik disimak dan cukup menjadi pertanyaan, ada apa?
Apakah hal ini ada kaitannya dengan publikasi permintaan maaf AHY pasca disahkannya RUU Cipta Kerja? Ataukah dikarenakan fitnah yang ditujukan kepada partai Demokrat pasca demo besar menolak RUU Cipta Kerja yang berakhir dengan aksi anarkis?
Dalam artikel yang Penulis pernah bahas di Kompasiana sebelumnya dengan judul "Apakah dengan Menolak RUU Cipta Kerja Lantas Rakyat Beralih ke Demokrat dan PKS", bahwasanya publikasi permintaan maaf AHY atas disahkannya RUU Cipta Kerja menurut Penulis merupakan langkah berani tetapi memiliki resiko besar karena publik tentu telah membaca arah tujuan mengapa AHY melakukannya jikalau bukan untuk mendapatkan dukungan.
Langkah tersebut bisa dikatakan sebagai langkah blunder yang mana akan memojokkan partai Demokrat di mata publik dikarenakan mereka seolah bermain "play victim" diakhir-akhir RUU Cipta Kerja disahkan. Hal ini pun kian memperburuk image partai Demokrat dimana publik masih mengingat track record buruk partai disebabkan kader-kadernya terlibat kasus korupsi saat kepemimpinan SBY.
Klarifikasi yang SBY berikan dalam kanal Youtube-nya bisa jadi bertujuan untuk memberikan pencerahan kepada publik akan latar belakang alasan penolakan RUU Cipta Kerja ditempuh.
SBY jelas memiliki wibawa dan nama besar, namun posisi SBY yang mana sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat dalam hal klarifikasi ini justru mengundang pertanyaan kepada putra sulungnya AHY yang bertugas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.
Dalam komunikasi politik, apa yang diperankan SBY akan lebih elok bilamana AHY yang menyampaikannya karena ia adalah Ketua Umum Partai. Lepas dari penilaian miring publik akhirnya toh memang sudah kepalang tanggung, tetapi setidaknya AHY berani bertanggungjawab atas blunder yang ia lakukan sebelumnya dan AHY menunjukkan bahwa ia adalah pimpinan Partai yang memutuskan arah layar kemana partai akan berlabuh.