Senin 24 April 2019, Presiden Jokowi Widodo melakukan rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta. Rapat yang turut dihadiri Wakil Presiden Jusuf Kalla serta mengundang sejumlah jajaran menteri diantaranya Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasuiton, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sofyan Djalil dan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Bambang Brodjonegoro guna membahas rencana pemindahan ibu kota.
Prihal rencana pemindahan ibu kota dari Jakarta ke wilayah lain bukanlah hal yang baru, sebelumnya di April 2017 lalu Jokowi pun pernah mengemukakannya. Tak hanya Jokowi, jauh di era kepresidenan sebelumnya seperti Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Soeharto, hingga Soekarno pun turut mengemukakan rencana pemindahan ibu kota. Bahkan tercatat dalam sejarah Indonesia, beberapa kali Indonesia berpindah-pindah ibu kota dikarenakan pertimbangan situasi kondisi kala itu.
Dari rangkuman diatas dapat disimpulkan bahwa rencana pemindahan ibu kota bukanlah barang baru maupun hal yang tabu, bukan pula upaya pengalihan isu, lebih-lebih lagi sekadar isapan jempol semata. Rencana pemindahan ibu kota merupakan sesuatu yang memang telah diproyeksikan sejak lama oleh bangsa ini.
Janganlah kita menganggap memindahkan Ibu kota ke wilayah lain selayaknya membalikkan telapak tangan, ini bukan ibarat membangun candi dalam waktu sehari semalam. Walau kontekstual pemindahan ibu kota hanya berfokus pada pusat pemerintahan toh segala sesuatunya perlu ditelaah lebih mendalam, baik aspek geografis, aspek ekonomi, aspek keamanan, aspek sosial (dampak urbanisasi), aspek situasi kondisi global, dan lain sebagainya.
Pertanyaan besar tertuju kepada Jakarta yang masih memegang predikat ibu kota dari Indonesia, apakah Jakarta sudah tidak layak lagi sebagai wilayah untuk menopang pusat pemerintahan?
Jakarta sebagai megapolitan berkembang secara pesat, baik tingkat okupansi dan populasi di Jakarta sangatlah tinggi dibandingkan kota-kota besar di seluruh Indonesia yang berimbas kepada sulitnya mencari lahan kosong dan harga tanah yang terus melonjak serta beragam problematika yang timbul yang Jakarta hadapi setiap kalinya.
Secara tata kelola kota, Jakarta sudah jauh bergeser dari apa yang direncanakan semula. Sebagai gambaran area-area baik di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Barat, dan Jakarta Pusat yang dahulunya dikhususkan untuk sektor penopang tertentu, kini harus rela berdesak-desakan dengan materi lain. Tingginya mobilitas di Jakarta menambah runyam bentuk permasalahan yang ada, Jakarta tidak lagi menjadi kota yang seksi karena mengorbankan elemen efektif dan efisien didalamnya.
Untuk sebuah ibu kota yang berfungsi pula menopang pusat pemerintahan, Jakarta memang sulit untuk diekspansi lebih jauh lagi. Segala sesuatunya serba terbatas, menguras biaya, waktu, dan tenaga, serta tak lepas dari aspek kepentingan yang menjadikan pusat pemerintahan tidak bekerja optimal sediakalanya. Oleh karena itu perlu adanya pemisahan Jakarta fokus sebagai kota bisnis dan wilayah lain yang memang sepenuhnya berfungsi sebagai pusat pemerintahan.
Lalu dimana wilayah yang tepat untuk dijadikan pusat pemerintahan? Beberapa wilayah kandidat memang diutarakan, namun menurut penilaian Penulis wilayah yang akan dijadikan sebagai lokasi pusat pemerintahan harus mengutamakan aspek strategis sebagai pusat komando untuk menjangkau seluruh wilayah di tanah air, memiliki sistem pertahanan baku yang memadai, minim bencana, serta bukan sebuah wilayah oportunitas untuk mengadu nasib.
Kapan kiranya ibu kota akan dipindahkan menurut Penulis kesemuanya ada pada keputusan pemerintah. Besok, lusa, tahun depan, ataupun kapan hanyalah persoalan waktu saja. Persiapan yang lebih matang jauh-jauh hari akan lebih baik ketimbang berpindah hanya didasari faktor dadakan. Kemanapun ibu kota berpindah, toh tetap akan selamanya identitas negeri ini takkan berubah sebagai Indonesia. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.