Wacana Badan Narkotika Nasional (BNN) menjadi setingkat kementerian cukup menyinta perhatian Penulis, alih-alih tertarik membahasnya pada pekan lalu namun barulah kesampaian mood menulisnya sekarang. Membahas BNN tentunya lekat dengan komitmen pemerintah Indonesia melalui apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi pada Hari Anti Narkoba Internasional untuk berperang melawan narkoba dengan gencar melakukan pencegahan dari pusat hingga daerah secara terukur dan berkelanjutan.
Memang mau tidak mau negeri ini harus menerima kenyataan pahit semenjak status "darurat narkoba" dikumandangkan pada tahun lalu serta dilaksanakannya eksekusi mati terpidana tahap satu dan dua, negeri ini masih saja menjadi destinasi favorit para bandar narkoba mengedarkan barang haram tersebut. Gelimang keuntungan yang sangat besar tak membuat para bandar narkoba ragu walau kemungkinan ditebus dengan sanksi hukum penjara hingga hukuman mati, gamangnya sikap pemerintah disertai bobroknya sarana lembaga permasyarakatan menjadi pekerjaan rumah yang perlu diselesaikan dengan segera.
Kembali ke topik utama, lalu dengan adanya wacana menjadikan BNN setingkat kementerian apa yang negeri ini harapkan? Apabila kita amati bersama dari informasi yang diungkapkan ke publik bahwa poin utama dari wacana ini adalah agar membuat kinerja BNN lebih optimal dari pencapaian yang mereka raih hingga saat ini. Anda-anda tentu ketahui sampai sebagaimana kemampuan narkoba menjerat para mangsanya (pengguna), berbagai kalangan dari pelajar, mahasiswa, aparat, hingga kalangan pejabat tak kuasa terhadap godaan setan barang haram ini. Cakupan kalangan pengguna yang sangat luas kemudian disertai dampak (akibat) dari narkoba sungguh luar binasanya tentu perlu dicounter dengan kekuatan yang lebih besar pula, inilah yang menurut pandangan Penulis menjadikan lahirnya wacana tersebut oleh pemerintah.
Apa yang diniatkan oleh pemerintah Penulis nilai baik dan positif, tetapi langkah ini justru menjadi pertanyaan yaitu mengapa pemerintah seolah hanya berkomitmen melawan terhadap narkoba saja? Kiranya wacana ini baru sebagai rencana belum terealisasi yang direkomendasikan dan juga ditenggarai bertepatan dengan momentum pasca apa yang Presiden Jokowi sampaikan maka tidak perlu dijadikan polemik, tetapi pokok utamanya adalah musuh yang negeri ini perlu perangi tidak hanya seputar narkoba melainkan masih ada terorisme dan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Ketiganya itu sama-sama mengancam negeri ini dan perlu ditanggulangi serta tidak bisa salah satu diprioritaskan, akan teramat lucu dan mencurigakan bagi publik jika wacana BNN menjadi setingkat kementerian benar-benar terealisasi sedangkan disisi lain Komisi Pemberantasan Korupsi justru sedang bergelut mempertahankan wewenangnya agar tidak didiskreditkan.
Terlepas dari itu semua, bagaimanapun Penulis meyakini bahwa apakah terealisasi maupun tidak BNN selaku ujung tombak guna memberantas narkoba akan terus menjaga marwah martabat dan profesionalisme kinerjanya. Penulis berpandangan jika lembaga ini perlu ditingkatkan bukan kepada bentuk struktural kelembangaannya tetapi sumber daya manusianya sehingga peredaran dan dampak narkoba dapat diminimalisir lebih lagi dan semoga binasa dari bumi pertiwi.
Namun kita sebagai masyarakat pun tidak bisa hanya berpangkutangan kepada BNN dan pemerintah semata, peran serta masyarakat dalam ikut andil berperang melawan narkoba juga perlu disosialisasikan. Jangan peran masyarakat hanya dapat terdiam melihat keberingasan narkoba mengobrak-abrik segala sendi-sendi kehidupan di negeri ini, kita perlu sadar dan satukan tekad bersama-sama memerdekakan Indonesia agar terbebas dari belenggu narkoba.
Mengakhiri artikel ini selaku warga Penulis berterima kasih kepada pihak BNN akan konsistensi kinerja mereka dalam membasmi narkoba dan sekedar memberikan rekomendasi agar cakupan perang melawan narkoba juga menyentuh ranah pendidikan khususnya universitas. Demikian artikel ini, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Terima kasih.
