Seperti yang diprediksikan bahwa kisruh antara POLRI dan KPK akan dijadikan moment aji mumpung pihak-pihak yang antipati dan sakit hati terhadap salah satu institusi dengan memanfaatkan institusi lain yang memiliki kekuatan dengan besaran sama pentingnya di dalam negeri ini. Laporan demi laporan merujuk kisah lalu tiba-tiba saja menyasar satu demi satu pimpinan KPK. Apakah ini suatu pertanda pelemahan KPK?
Penulis kira tidak, seperti diawal ini adalah moment aji mumpung dan dilihat dari bentuk laporan itu sendiri lebih memprioritaskan kepentingan pribadi didalamnya. Hanya saja dikarenakan disaat bersamaan moment aji mumpung ini bertepatan dengan polemik yang terjadi antara POLRI dan KPK sehingga masyarakat menanggapi hal tersebut sebagai usaha pelemahan. Penulis pun sudah mengatakan siapapun yang memanfaatkan moment ini kiranya siap-siaplah untuk menjadi sorotan, hal utama disaat laporan pidana itu masuk maka tentunya kebenaran dan keadilan akan kembali diuji dan apabila laporan tersebut tidak terbuktikan Penulis memperkirakan tentunya sebagai pihak tergugat dapat menggugat balik pihak yang melaporkannya.
Kemudian hal yang perlu masyarakat perhatikan adalah momentum ini seolah dibuat berlama-lama dimana disaat bersamaan munculnya desakan kepada Presiden Jokowi untuk melantik Kapolri dan adanya itikad untuk segera mengisi kekosongan jabatan dalam KPK dikarenakan kasus pidana yang tertuju para pimpinannya. Seakan-akan Indonesia kini beradu dengan waktu, oleh karena itu dibutuhkan solusi jitu tanpa harus mengorbankan kepentingan negeri ini untuk terus maju yaitu dengan melantik calon Kapolri baru tanpa cacat hukum serta memberikan wewenang kepada pimpinan KPK untuk menunjuk sosok yang mampu bertanggungjawab dan menjalankan tugas KPK sebagaimana mustinya. Tentu dengan solusi ini kiranya persoalan kisruh antara POLRI dan KPK dapat terselesaikan dimana proses hukum dari pihak-pihak terkait dapat terus berlanjut dan seiring waktu jalinan komunikasi diantara kedua institusi dapat berangsur membaik agar tercipta sinergi demi penegakan hukum di Indonesia.
Namun walaupun solusi tersebut sebenarnya sudah ada didepan mata, akan tetapi kembali bahwa Penulis amati jelas begitu banyak pertimbangan dan adanya intervensi dari pihak yang berkepentingan entah dengan maksud tujuan apa didalamnya. Penulis harapkan semoga saja permasalahan ini segera terselesaikan, sekiranya apa yang patut dipikirkan disini ialah jangan sampai nasib bangsa digadai demi kepentingan pribadi dan golongan semata. Sebagai bentuk renungan bahwa harta dan kekuasaan tidak akan manusia bawa mati, harta dan kekuasaan melainkan akan menjadi bentuk pertanggungjawaban manusia setelah mati. Semoga Indonesia lebih baik kedepannya. Demikian artikel Penulis, mohon maaf bilamana ada kekurangan dikarenakan kekurangan milik Penulis pribadi. Semoga bermanfaat dan terima kasih.