Nama: Saniarani Dewintari
Nim: 222111173
Kelas: Hes 5E
Dosen: muhammd julijanto, S.Ag, M.Ag
1. Kasus Hukum
Prita Mulyasari, seorang ibu rumah tangga, menulis email kepada teman-temannya yang mengeluhkan pelayanan sebuah rumah sakit swasta di Tangerang. Isi email tersebut kemudian tersebar luas, dan pihak rumah sakit menggugat Prita atas pencemaran nama baik berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE.
Filsafat hukum positivisme seperti yang diajarkan tokoh Hart dan John Austin, memandang hukum sebagai sistem norma yang ditetapkan oleh otoritas yang sah dan berlaku secara objektif. Dalam pandangan ini Dalam kasus Prita Mulyasari, penerapan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik sepenuhnya berlandaskan pada teks undang-undang tersebut.
2. Mazhab Hukum Positivisme
*Hukum sebagai Produk Resmi yang Harus Diterapkan:* Mazhab hukum positivisme menganggap bahwa hukum sah karena diciptakan oleh otoritas yang sah (seperti parlemen atau pemerintah). Dalam kasus Prita Mulyasari, Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tentang pencemaran nama baik digunakan sebagai dasar hukum untuk menuntut Prita. Pendekatan ini sesuai dengan ajaran positivisme hukum, yang menekankan bahwa hukum positif harus diterapkan sebagaimana adanya, tanpa memperhatikan apakah isi hukum itu adil atau tidak.
*Pemisahan Hukum dan Moral:* Dalam kasus Prita, keluhan yang ia sampaikan dalam email dianggap sebagai pencemaran nama baik secara hukum, meskipun secara moral banyak yang berpendapat bahwa keluhan tersebut adalah wajar sebagai bentuk kritik atas pelayanan yang buruk
*Kritik terhadap Mazhab Hukum Positivisme:* Kasus Prita Mulyasari juga mengundang kritik terhadap pendekatan positivisme hukum. Banyak yang berpendapat bahwa hukum tidak boleh diterapkan secara kaku tanpa mempertimbangkan keadilan substantif atau konteks sosial. Dalam kasus ini, penggunaan UU ITE dianggap tidak proporsional dan merugikan kebebasan berpendapat. Kritikus positivisme hukum mengajukan bahwa hukum seharusnya lebih fleksibel dan mempertimbangkan nilai-nilai moral serta hak asasi manusia, seperti kebebasan berekspresi