Membuat pengeluaran makin besar. Itulah fakta yang mesti dihadapi oleh pelaku usaha dan juga masyarakat. Dampak dari kenaikan BBM yang disampaikan oleh Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf pertanggal 4 September 2022.
Narasi yang digunakan adalah penyesuaian harga. Sebelumnya, beberapa isu beredar berdasarkan statemen Presiden. Hal ini menjadi pertanda bahwa harus siap-siap melakukan penyesuaian terhadap harga barang dan jasa.
Baru pada tataran wacana kenaikan BBM. Beberapa barang di grosir jatinegara telah naik sampai 10%. Hal ini mengakibatkan harga pada eceran otomatis naik. Tidak juga ketinggalan beberapa harga komoditi pokok naik. Sebab berasal dari biaya jasa pengiriman dari satu tempat ke ketempat lain. Tentu alur ini akan panjang.
Bagi pedagang, kenaikan barang akan diikuti dengan kenaikan harga jual. Sedangkan bagi konsumen, kenaikan barang atau jasa, mengakibatkan penurunan jumlah barang yang dikonsumsi, dan jasa yang digunakan.
Demo penolakan kenaikan BBM bergulir, mahasiswa yang bergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam dengan tegas menolak kenaikan BBM. Melakukan demo di gedung DPR RI, diikuti oleh beberapa ormas lainnya.
Di sisi lain, mitra pengemudi dari ojol kelimpungan. Apa sebab? harga jasa meraka belum bisa naik. Karena mesti menunggu peraturan pemerintah untuk penyesuaian atau kenaikan tarif jasa. Maka jadilah mitra ojol mengurangi atau mensubsitusi pengeluaran mereka untuk dapat membeli BBM. Sebagai komponen utama biaya mebawa penumpang sesuai tujuan.
Kesimpulannya adalah, yang mesti siap menyesuaian adalah masyarakat yang taat membayar pajak. Sedangkan Parpol sampai saat ini tidak terdengar penyataan resmi menolak. Hanya ada beberapa saja yang bersuara. Tentu ini menjadi pertanyaan besar, mereka bagian dari saluran aspirasi politik masyarakat.
Apakah parpol baik pendukung pemerintah atau tidak. Kehilangan empati dan keberpihakan kepada nasib masyarakat. Tentu jawabannya bisa dilihat nanti di 2024.
Ketika parpol gegap gempita meminta suara lewat caleg maupun paslon Capres dan Cawapres. Dapat kabar bahwa partai saat ini, sedang sibuk dengan verifikasi administrasi dan juga verifikasi faktual keberadaan mereka. Baik dari tingkat pusat, sampai tingkat kecamatan.
Itulah, selintas yang terbaca. Namun, bila ditelurus lebih jauh, kebisuan parpol tentang kenaikan BBM tidak terlepas dari 'penyesuaian' gaya politik parpol yang tidak mau berseberangan dengan pemerintah.