Menjelang pelaksanaan Pilkada serentak 2024, keberadaan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) menjadi salah satu pilar penting dalam menciptakan suasana politik yang kondusif. Hadi R Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3S, menyoroti pentingnya masyarakat sipil untuk bersatu dalam menjaga ketertiban selama berlangsungnya proses politik.
"Peran OMS sangat esensial, terutama di tingkat akar rumput (grassroots). Mengingat dalam beberapa tahun terakhir, ruang gerak kebebasan sipil semakin menyempit, konsolidasi di kalangan masyarakat sipil sangat diperlukan guna memastikan ketertiban dan keharmonisan dalam Pilkada 2024," ujar Hadi dalam sebuah diskusi kelompok terbatas yang membahas "Peran Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dalam Menciptakan Iklim Politik yang Harmonis Menuju Pilkada Serentak 2024" di Mampang Prapatan, Selasa (1/10).
Dalam pandangannya, meskipun konflik atau ketegangan politik tidak bisa sepenuhnya dihindari, OMS memiliki peran kunci dalam menjaga stabilitas.
"Gesekan-gesekan politik memang tidak terhindarkan, namun yang terpenting adalah bagaimana kita bisa menjaga agar Pilkada dapat berlangsung secara damai," tambahnya.
Hadi R Purnama, Direktur Hukum dan HAM LP3S/foto: pribadi
Hadi juga menekankan bahwa peran OMS tidak hanya terbatas pada pendidikan politik dan sosialisasi, tetapi juga dalam memantau keseluruhan proses Pilkada.
"Pengawasan tidak sebatas penghitungan suara, tetapi juga mencakup seluruh rangkaian proses pemilu," jelasnya.
Ia mendorong agar OMS dapat memetik pelajaran dari pemilu-pemilu sebelumnya untuk meminimalisir permasalahan yang mungkin terjadi di Pilkada mendatang.
Dalam pandangan Hadi, menjaga keharmonisan politik di tengah persaingan yang ketat menjadi tantangan tersendiri.
"Dengan persaingan politik yang kian tajam, masyarakat sipil perlu memperkuat konsolidasi serta belajar dari pengalaman sebelumnya," ungkapnya.
Lebih lanjut, ia berharap bahwa para anggota DPR yang terpilih mampu memperkuat demokrasi di Indonesia.
"Kita memiliki harapan besar terhadap DPR baru, terutama untuk mengembalikan kebebasan sipil dan kebebasan pers, yang menurut beberapa pengamatan semakin menyempit," jelas Hadi.