Sejak, Sabtu, 26/05/2018, air dari PDAM yang biasa mengaliri puluhan rumah warga di Jl Nusa Indah, Kapuk, Cengkareng tiba-tiba mati. Tidak ada pemberitahuan sebelumnya sehingga banyak rumah yang tidak menyiapkan stok air.
Berkali-kali melaporkan kejadian pemutusan aliran air ini ke call center PT Palyja di (021 -- 2997 9999) tidak ada kejelasan kapan air akan kembali mengalir. Bukan cuma itu, alasan yang diajukan disetiap kali menghubungipun berbeda-beda. Pada pukul, 13.57 Dikatakan oleh petugas call center bahwa ada pipa bocor di Jl. Pedongkelan Raya. Namun pada pukul 19.40 alasan sudah berubah, "ada pengalihan rejim," kata Kevin, petugas call center.
Ratusan orang yang tiba-tiba tidak memiliki air ditanggapi santai oleh petugas PT Palyja, seolah hal ini adalah kejadian biasa. Bahkan permintaan untuk mengirimkan bantuan air tanki yang menjadi kompensasi (1 Meter kubik) bagi pelanggan pun harus menunggu minimal 3x24 jam.
Pantas jika mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaya Purnama pernah berang terhadap manajemen PDAM, PALYJA dan Aetra, yang menurutnya bermain politik selain telah memprivatisasi air.
"Saya mau pecat semua orang PAM. Mereka main politik. Saya itu bencinya setengah mati kepada PAM. Menurut saya, orang bajingan semua," tegas Ahok seperti dikutip Kompas.com 24/02/2015.
Bukan cuma urusan air di DKI yang membuat bingung. Laporan soal tidak kunjung diperbaikinya Halte Busway Jembatan Gantung bahkan sudah lebih 8 bulan tidak ada respons apapun dari pemerintah provinsi. Padahal kondisi alas jembatan penyebrangan dan halte sudah benar-benar mengkhawatirkan. Alas terangkat dan renggang, sisa patahan akibat kecelakaan hampir setahun lebih belum juga diperbaiki.
Semua saluran pelaporan yang tersedia sudah diakses untuk melaporkan apa yang terjadi. Namun sampai hari ini tidak ada perubahan atau bahkan rencana perubahan yang terlihat hadir. Warga semestinya patut mempertanyakan masih adakah pemerintahan di DKI Jakarta. Siapapun pemimpin di Provinsi DKI tidak semestinya membiarkan laporan-laporan terkait pelayanan warga diabaikan begitu saja.
Akan menjadi bahaya jika warga mulai apatis terhadap pemerintah. Legitimasi pemerintah akan sirna seiring besarnya apatisme apalagi jika diikuti dengan aksi-aksi politik kewargaan.
Kita masih berharap ada pemerintah yang hadir dan melayani warga karena untuk itulah mereka dipilih dan digaji oleh APBN-APBD.