Hari Minggu, 20 Oktober menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia kembali menorehkan tinta emas dalam sejarah perjalanan bangsa yaitu berlangsungnya agenda kenegaraan pelantikan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di gedung MPR/DPR.
Peristiwa ini menjadi tanda berakhirnya seluruh proses pesta demokrasi Pemilihan Presiden tahun 2024 dan menjadi proses transisi kepemimpinan nasional.
Tuntas sudah Jokowi mengakhiri 10 tahun masa jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia. Tentu saja ada banyak pencapaian yang sudah dicapai dalam masa pemerintahan Jokowi. Namun, tidak dapat dipungkiri masih ada permasalahan yang perlu dibenahi oleh pemerintah selanjutnya.
Sebagai bangsa yang besar, tentu saja tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini begitu kompleks. Mulai dari situasi dan kondisi ekonomi sosial, politik hingga lingkungan hidup. Hal ini menuntut solusi yang komprehensif dan inovatif.
Salah satu masalah terbesar yang dihadapi oleh bangsa ini yang juga memerlukan langkah yang konkrit dari pemerintah adalah pengentasan kemiskinan dan kesenjangan sosial. Kedua hal ini perlu menjadi agenda paling penting bagi setiap pemerintahan oleh karena hal ini langsung menyangkut hajat hidup seluruh rakyat.
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS), presentase kemiskinan di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 10,96% angka presentase ini hanya mengalami penurunan sekitar 1,93% dari data per Maret 2024 yakni 9,03%.
Ini berarti selama 10 tahun pemerintahan Jokowi presentase tingkat kemiskinan hanya turun 1,93% artinya masih ada kurang lebih 25 juta warga Indonesia hidup dalam kemiskinan.
Disisi lain ketimpangan ekonomi berada di angka 0,379, Data gini ratio ini menunjukan bahwa ketimpangan pendapatan antar lapisan masyarakat masih cukup signifikan. Ini mengindikasikan dalam masyarakat ada kelompok kecil yang sangat kaya, sementara sebagian besar masyarakat berada pada tingkat ekonomi yang rendah.
Menurut saya dalam mengatasi masalah ini pemerintahan Prabowo Gibran perlu menerapkan serangkaian kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran.
Pertama, pemerintah perlu mendorong pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan. Hal ini dapat dilakukan dengan cara menggalakkan tulang punggung ekonomi masyarakat kecil yaitu UMKM dan Koperasi. Kemudian pengembangan infrastruktur yang merata sangat diperlukan untuk mendorong perekonomian lokal dan membuka akses usaha bagi masyarakat kecil terutama di wilayah tertinggal.
Kedua, pemerintah perlu meningkatkan akses terhadap pendidikan dan pelatihan vokasi yang berkualitas sehingga dapat memberdayakan masyarakat memiliki keterampilan yang dibutuhkan dunia kerja.