[caption id="attachment_246468" align="alignright" width="300" caption="saya sempat berfoto dengan Anas usai wawancara saat Anas mlakukan kunjungan ke kegiatan PKB di Denpasar 2012 lalu.dok.pribadi"][/caption] Partai Demokrat terus digoyang sejak akhir tahun 2012. Awal tahun 2013 masih tetap digoyang. Kali ini giliran ketua DPP Anas Urbaningrum, mendapat undian untuk digoyang dan ditetapkan sebagai tersangka. Anas rontok sekalipun, Bendera Demokrat tetap berkibar. Ini dianggap seperti angin lalu saja. Atau ibarat bumbu politik yang harus dinikmati.
Tetap berkibarnya bendera Partai Demokrat dan selamanya di jalur perjuangan Anti Korupsi menjadi daya tarik sendiri. Pada tahun 2009 ketika Partai Demokrat memilih Jargon Anti Korupsi, Demokrat menjadi partai yang begitu disenangi oleh rakyat dan disegani partai lain.
Demokrat membumi di negeri Indonesia. Catur politik 2009 dimenangi oleh Partai Demokrat, keluar sebagai pemenang pemilu. Jargon inipun menjadi kekuatan Demokrat juga sebagai kelemahan. Tetapi bahwa semangat Anti korupsi tidak lekang. Tidak pernah usai berjuang untuk Negara yang bebas korupsi. Perjuangan Anti Korupsi untuk Demokrat tak mengenal kata usai. Akan tetapi jargon ini seakan menjadi boomerang. Pasalnya, banyak pula kader dan pembesar partai ini tersandung kasus korupsi.
Masih segar, dua tahun lalu ketika sejak bendahara Partai Muhammad Nazarudin, tersandung kasus korupsi, diikuti oleh Angelina Sondak, Hartati Mudaya lalu ada Andi Alfian Mallarengeng menjadi catatan kelam perjalan sejarah partai besutan SBY ini.
Dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Anas sebagai trsangka kasus Hambalang menyusul Andi Malarangeng . Tetapi sekali lagi bahwa semua kasus yang menimpah pembesar partai ini tidak serta merta membuat Kader Demokrat terpengaruh. Bola panas ini dianggap seperti angin lalu saja. Atau ibarat bumbu politik yang harus dinikmati.
Ketua DPW Partai Demokrat Bali, Made Mudarta, menjelaskan, gonjang-ganjing politik yang ada didalam tubuh partainya tidak mampu mempengaruhi militansi kadernya.
“Kami tidak berpengaruh,” ungkapnya. Bahwa isu terkait kasus korupsi memang berpengaruh terhadap elektabilitas partai. Tetapi ketika bicara lebih detail soal petinggi partai yang terlibat bahkan sampai rontok karena terbukti bersalah, tidak akan bisa mempengaruhi kadernya untuk membelot.
“Memang sejak dua tahun lalu ketika kasus pertama melanda partai kami dari kasus Nazaruddin, membuat rakyat terus menjaga jarak dengan kami. Bahkan ada yang sudah beralih ke lain hati,” ungkap Mudarta, seraya menohok semua partai juga kadernya terlibat kasus korupsi, tetapi karena Demokrat lebih getol kampanye anti korupsi di tahun 2009 lalu maka ketika, kadernya tersandung korupsi dianggap sebagai isu heboh yang layak dijadikan senjata.
Perlu dicatat, demikian Mudarta, ideologi dan paham partai ini tetap pada jalur perjuangan Anti Korupsi. Ini sudah menjadi komitmen partai. Kalau ada kader yang tidak mengikuti komitmen partai untuk berjuang di jalur Anti Korupsi dan melakukan korupsi, Demokrat tidak bertanggungjawab secara partai. Itu tanggungjawab perorangan. Resiko perilaku perorangan. Bukan perilaku partai.
“Karena itu, lihat saja. Para petinggi Demokrat yang tersandung kasus korupsi tidak dibelah oleh partai kami karena itu tanggungjawab dia. Perilaku dia. Bukan perilaku partai,” tegas Mudarta yang beberapa waktu lalu mencetuskan baju kejujuran dari Bali tersebut.
Mudarta pun mengkritik ketika kader partai lain tersangkut korupsi, kuasa hukumnya pun disiapkan oleh partai. Artinya, partai bertanggungjawab atas apa yang dilakukan oleh kadernya. Dan logis bahwa ketika partai membela kader yang korup maka partai tersebut tidak berjuang untuk anti korupsi. Tidak demikain dengan Partai Demokrat. Kader yang tersandung korupsi Partai mendorong untuk diproses hukum tanpa ada penyertaan kuasa hukum dari partai. “Kuasa hukum bersangkutan menjadi tanggungjawab dia sendiri. Dan tidak disiapkan oleh Partai,” tegasnya.
Selain itu, Mudarta juga menegaskan Demokrat menjadi bidikan lawan politik lain karena memang partainya adalah pemenang pemilu di 2009 lalu dan tetap menjadi ancaman bagi partai lain dalam merebut hati rakyat.
Disinggung soal kisruh internal di DPP Partai Demokrat dan penetapan Anas sebagai tersangka apakah akan berpengaruh terhadap Bali, Mudarta seyakin-yakinnya menegaskan, kisruh itu tidak mempengaruhi target politik Demokrat di Bali.
Bahkan, tegas dia, kisruh di DPP dan kasus tersangkanya Anas Urbaningrum sesungguhnya menjadi momentum untuk intropeksi diri sekaligus melakukan konsolidasi organisasi partai berikut kader-kader partai di daerah, termasuk di Bali.
Khusus untuk Bali, kisruh ini sungguh tidak berpengaruh untuk pemilihan Gubernur Bali Mei mendatang. Juga untuk target perolehan suara di 2014 sangat tidak berpengaruh.
Mudarta yakin kader Demokrat yang berjumlah 19 ribu orang di Bali tetap solid. Solid untuk memenangkan pilkada Bali dan juga solid untuk kemenangan politik di 2014.
Sembari menegaskan, Demokrat tetap menjadi partai yang anti korupsi, terlepas dari soal banyaknya kader demokrat terjerat kasus korupsi. Dan, lanjut Mudarta bahwa Demokrat tidak pernah membela kadernya yang korupsi, karena perilaku korupsi kader itu adalah tanggungjawab pribadi masing-masing bukan perilaku partai, karena Anti Korupsi tetap menjadi semangat perjuangan Demokrat. Bahkan sampai elit Demokrat rontok sekalipun, entah itu Anas atau Ibas, kader tetap mengibarkan bendera Demokrat bersama panji anti korupsi. Itulah Demokrat.