Pemerintah melaporkan 4.850 kasus baru COVID-19 yang terkonfirmasi pada hari Kamis (8/10/2020) yang merupakan rekor kasus baru lagi. Saat negara lain sudah melewati gelombang pertama pandemi hanya 2-3 bulan, Indonesia sudah 7 bulan masih berkutat pada gelombang pertama yang semakin melejit dan terus mencetak rekor kasus baru setiap saat.
Saat itu terjadi, Presiden jokowi terus melakukan evaluasi dengan melakukan penggantian dengan pejabat baru penanganan Covid-19 nasional mulai Letjen Doni M0rtado, Erik Thohir dan Luhut Binsar Panjaitan. Terakhir target yang diberikan pada Luhut tampaknya tidak berhasil dicapai dalam 2 minggu.
Siapa lagi yang ditunjuk Jokowi untuk menangani kasus Covid-19? JK, SBY, atau Prabowo atau Presiden jokowi sendiri yang menangani langsung pandemi yang semakin mengkawatirkan ini. Apalagi saat terakhir diperparah pemerintah melakukan "double blunder", yakni menetapkan pilkada dan UU Omnibus Law yang beresiko memicu pandemi semakin menagganas.
Pada tanggal 13 Maret 2020, Letjen TNI Doni Monardo ditunjuk presiden sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Letjen TNI Doni Monardo sebagai Pelaksana dalam Gugus Tugas. Karena, pandemi dan ekonomi tidak kunjung membaik, 20 Juli 2020, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merevisi dengan menunjuk Menteri BUMN Erick Thohir jadi ketua pelaksana harian gugus tugas untuk mempercepat proses pemulihan pandemi Covid-19 sekaligus membangkitkan kembali ekonomi nasional. Presiden Joko Widodo (Jokowi) menunjuk Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk menjadi ketua pelaksana tim penanganan Covid-19 (Virus Corona) dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).
Ketika bulan keenam pandemi terus semakin mengkawatirkan karena mencapai rekor baru setiap harinya, tanggal 14-9-2020 Presiden Joko Widodo memerintahkan orang yang paling dipercaya yakni Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan untuk memimpin penanganan kasus corona terbesar di 8 provinsi di Indonesia. Siapa lagi setelah Luhut?
Memang tidak mudah menangani bencana multi dimensi pandemi Covid-19 yang melanda dunia. Banyak negara gagal melakukan penanganan wabah, tetapi juga tidak sedikit negara yang berhasil melakukan penanganan pandemi tersebut. Negara seperti China, Singapura, Malaysia, Vietnam dan Koreas Selatan mengapa dalam 2-3 bulan sudah melalui gelombang pertama pandemi. Tetapi Indonesia masih berkutat pada gelombang pertama yang tak kunjung membaik bahkan terus mencapai rekor baru setiap minggunya.
Presiden , para menteri dan para pejabat tim penangaan Covid19 selama ini selalu rajin menarasikan keadaan Indonesia lebih baik dan berhasil menangani pandemi dengan melihat angka kesembuhan semakin meningkat. Narasi menyesatkan ini banyak ditentang para pakar epidemiologi bahwa keberhasilan kemampuan penanganan wabah bukan angka kesembuhan. Karena tanpa penanganan pemerintah, dokter atau terapi apapun 80% kasus akan sembuh sendiri.
Ketika banyak pejabat menyatakan Indonesia berhasil menanganai pandemi, justru sebagian besar pakar epidemiologi sepakat bahwa Indonesia gagal menangai wabah. Parameter keberhasilan penanganan covid19 yang dicapai Indonesia semua dalam kondisi tidak baik bahkan buruk.
Sudah 7 bulan Indonesia belum melewati gelombang pertama, angka penularan masih tinggi, kasus baru terus mencapai rekor tertinggi dalam setiap hari, angka case fatality rate lebih tinggi dari angka kematian global, tingkat penularan atau reproduction number tinggi. Parameter yang mudah dlihat rakyat pemakaman dimana mana sudah semakin penuh, ruang isolasi dan ICU penuh bahwa terus membuar Rumah Sakit penampungan baru.
Sudah banyak yang telah dilakukan pemerintah, sudah banyak pemimpin yang diganti Presiden yang ditunjuk untuk penanganan covid-19 tetapi masih saja wabah semakin mengkawatirkan. Uniknya, presiden tidak pernah menunjuk menteri kesehatan Terawan sebagai pejabat utama dalam penanganan wabah. Apalagi Presiden berulangkali dalam bulan terakhir ini lebih mengutamakan kesehatan masyarakat.
Di banyak negara, para Menteri Kesehatan banyak yang mundur karena kegagalan penanganan Covid-19. Misalnya Menteri Kesehatan New Zealand, Ceko, Polandia, Brazil, Chile, Pakistan, Israel public health direktornya mundur, Kanada publik health agensinya mundur.