Tidak seperti para presiden pendahulunya, Jokowi mengumumkan struktur kabinetnya tanpa nama para menterinya dan dilakukan sebelum pelantikan. Banyak pengamat merasakan aneh karena Jokowi mengingkari kepada rakyat pemilihnya mengatakan bahwa kabinet nantinya adalah kabinet transaksional, tanpa syarat dan kabinet ramping. Tetapi yang aneh lagi yang tidak pernah dibahas oleh para pengamat bahwa mengapa Jokowi mengumukan para menterinya sebelum pelantikan atau terlalu prematur. Apakah ingin menunjukkan sinyal kepada parpol lainnya bahwa kabinet sekarang adalah kabinet gemuk, kabinet transaksional dan kabinet penuh syarat. Karena selama ini PDIP dan Jokowi kesulitan meloby parpol untuk bergabung dengan koalisinya karena alasan akan membentuk kabinet ramping, tanpa syarat dan tanpa transaksional. Dengan membuka diri secara langsung diumumkan Jokowi maka PDIP dan Jokowi akan lebih mudah menigintervensi PPP, Demokrat dan Golkar yang masih sangat alot untuk dilobi. Tampaknya dengan pengumuman kabinet yang telalu prematur ini alasan yang paling rasional adalah sekaligus memberi sinyal dari PDIP dan Jokowi-JK kepada partai lain khususnya PPP, Golkar dan demokrat bahwa masih ada lowongan untuk jatah menteri profesional parpol bagi mereka. Karena selain itu tidak ada alasan terbaik untuk menjelaskan secara rasional tentang terlalu prematurnya waktu pengumuman tersebut. Di samping itu banyak pengamat juga mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada urgensinya Jokowi-JK buru-buru mengumumkan struktur kabinetnya.
Presiden terpilih Joko Widodo tidak akan merampingkan kabinet dan akan tetap mempertahankan komposisi 34 menteri sebagaimana kabinet Indonesia Bersatu pimpinan pendahulunya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Dalam jumpa pers di Kantor Transisi, Jakarta, Senin (15/09) jauh hari sebelum pelanyikan resmi menjadi presiden. Jokowi menyebut bahwa kabinetnya akan terdiri dari 18 orang profesional nonpartai dan 16 profesional partai.
Hal ini seharusnya menjadi pertanyaan besar rakyat Indonesia. Bila dicermati agak aneh sebenarnya mengapa Jokowi mengumumkan kabinetnya jauh hari sebelum pelantikan. Jokowi-JK pasti kesulitan menjawab mengapa struktur kabinet tersebut terlalu prematur atau terlalu dini dilakukan. Tetapi bukan jawaban politikus yang sangat pakar dalam komunikasi politik pasti mengatakan banyak alasan yang tidak rasional. Salah satnya Jokowi-JK ingin mengetahui respon publik tentang masalah tesebut. Atau mungkin beberapa alsan lain yang tidak rasional.
Bila disimak beberapa pengamat mengatakan pengumuman tersebut sebagai salah satu strategi lobi politik pemerintahan baru dalam mencari koalisi di parlemen. Saat ini pemerintahan Jokowi rawan untuk digoyang oleh parlemen atau perwakilan rakyat yang dikuasai koalisi Merah Putih. Sebelumnya hal ini tidak pernah disadari oleh Jokowi. Maklum Jokowi adalah salah satu pemimpin yang terlalu spontan dan tergesa-gesa melemparkan ide atau programnya tanpa dipikirkan dampak dan permasalahan yang akan terjadi. Sebelumnya Jokowi tanpa memikirkan dampak politiknya dengan mengutamakan pencitraan terus menjanjikan kabinetnya nanti adalah kabinet tanpa syarat dan kabinet ramping. Tetapi nyatanya sistem politik Indonesia tidak bisa mengakomodasi keinginan politik praktis atau pencitraan Jokowi tersebut. Sehingga saat ini mereka kesulitan untuk menarik simpati para parpol yang pasti akan mengharapkan kursi menteri saat untuk diajak koalisi. Tampaknya Jokowi tidak memahami bahwa idealismenya tidak dapat diterapkan dalam politik di indonesia. Politik tidak akan pernah terlepas dari bargaining kepentingan. Tampaknya tidak akan pernah ada parpol dengan sukarela mendukung partai penguasa hanya karena kesamaan ide dan kesamaan visi dalam membangun rakyatnya. PKBpun bergabung yang selalu ddengung-dengungkan tanpa syarat ternyata beberapa fakta menunjukkan bahwa elit PKB sudah menyampaikan pada kiainya bahwa dijamin menteri agama akan jatuh pada orang NU.
Saat ini kondisi koalisi masih rawan karena posisi koalisi merah putih lebih mendominasi dan sangat mudah menggoyag pemerintahan Jokowi-JK. Menjelang pelantikan presiden ini, posisi Jokowi-JK dalam keadaan terdesak untuk segera merangkul parpol lainnya. Selama ini PDIP dan Jokowi dengan segala cara sudah dilakukan dengan melobi PPP, PAN, Demokrat dan Golkar tetapi masih saja kesulitan. Hal ini terjadi sangat mungkin karena para elit akan tidak terlalu bernafsu untuk bergabung setiap mendengar Jokowi berkata pada rakyatnya kabinetnya koalisi tanpa syarat. Kalaupun Jokowi atau PDIP menjajikan harus ada bukti nyata hitam di atas putih, atau komitemen yang lebih konkrit dengan pengumuman ke publik secara resmi langsung oleh Jokowi JK. Mungkin karena itulah maka Jokowi-JK melakukan trik politik untuk membuka opini pilitik bahwa telah tersedia profesional parpol yang bisa diangkat jadi menteri. Hal itu bisa dijelaskan karena tidak ada alasan lain yang lebih rasional kenapa pengumuman tersebut terlalu dini dilakukan. Fenomena ini diperkuat pengumuman itu dilakukan setelah pertemuan petinggi PDIP dan Jokowi-JK di Megamendung pada hari minggu (14/9).
Bila sinyalemen itu benar maka pertentangan di PPP, Golkar atau mungkin PAN masih bisa goyah. Saat ini saja PPP sudah mulai goyang karena sebagian elitnya ingin merapat ke PDIP demi jabatan menteri profesional parpol tersebut. Bila dicermati secara umum pengumuman kabinet yang terlalu prematur tersebut tidak ada urgensinya dan hanya sebagai sinyal politik bagai partai lain n]bahwa masih banyak lowongan kerja bagi elit parpol lainnya khususnya PPP, Demokrat, Golkar atau mungkin PAN. Tetapi tampaknya Golkar, demokrat dan PAN sedikit solid. Tetapi PPP sudah mulai goyah. Tetapi lowongan menteri profesional parpol itu adalah sinyal politik yang menggiurkan bagi sebagian elit PAN, Golkar dan Demokrat untuk meliriknya. Sehingga bukannya tidak mungkin Golkar, PAN dan Demokrat sesama elitnya hubungan akan memanas lagi. Semuanya hanya gara-gara sinyal politik yang dilakukan Jokowi-JK saaat pengumuman Struktur Kabinet yang sangat prematur itu.
