Menjelang Pemilu 2024, Muncul Film Dokumenter Dirty Vote

Jakarta -  Pemilu 2024 akan segera dimulai pada tanggal 14 Februari 2024. Mulai tanggal 11 Februari 2024 akan menjadi masa tenang Pemilu 2024 tahun ini. Namun masa tenang sudah mulai terganggu dengan adanya film dokumenter Dirty Vote di kanal Youtube.

Dalam film dokumenter ini, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjadi salah satu lembaga yang paling disorot di dalamnya. Beberapa cuplikan berisi ungkapan sejumlah kecurangan dalam Pemilu 2024.

Salah satu pakar hukum yang terlibat dalam film ini, Feri Amsari menyoroti Bawaslu dalam menangani sejumlah peristiwa yang terjadi dalam penyalahgunaan wewenang dalam tahapan Pemilu 2024 kali ini.

"Tetapi faktanya, Bawaslu inkompeten. Apa saja kira-kira kasus yang menceritakan betapa gagalnya Bawaslu dalam mengawasi proses penyelenggaraan Pemilu," kata Feri dalam film Dokumenter Dirty Vote tersebut.

Salah satu yang disorot dalam video ini adalah Bawaslu yang tidak memberikan sanksi tegas kepada Cawapres Paslon no 02 yaitu Gibran Rakabuming Raka saat silaturahmi acara Apdesi.

"Bawaslu hanya berani memberikan sanksi teguran kepada Paslon 02, padahal seharusnya, sanksi dapat diberikan lebih daripada itu," lanjut Feri.

Selain kasus Apdesi, kasus Gibran membagi susu di acara Car Free Day (CFD) juga disorot dalam film Dokumenter tersebut. Menurutnya Bawaslu juga tidak berani untuk menyelesaikan kasus tersebut, padahal dari Bawaslu daerah DKI Jakarta sudah menyatakan bahwa itu adalah pelanggaran Perda.

"Sebagaimana kita ketahui juga terjadi pelanggaran Perda, maka yang menentukan pemberian sanksinya adalah pemerintah daerah dalam hal ini Pj Gubernur Jakarta," Lanjut Feri.