Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif dalam Focus Group Discussion Peluang Eksplorasi Mineral Kritis untuk Mendukung Transisi Energi, Selasa (16/8) menekankan bahwa ke depannya, pengolahan dan pemurnian mineral kritis wajib dilakukan di dalam negeri.
Mineral kritis sendiri merupakan mineral masa depan yang sangat dibutuhkan, mengikuti perkembangan teknologi untuk memperoleh energi yang lebih bersih. Mineral kritis memiliki harga yang tinggi karena termasuk dalam kategori sulit didapat, sulit diekstraksi dalam jumlah ekonomis dan sulit disubstitusi dengan logam atau bahan lain.(ESDM, 2021)
Indonesia dianggap sebagai pemain utama dalam industri EBT dan baterai listrik karena memiliki deposit mineral yang cukup besar, termasuk cadangan nikel terbesar di dunia. Untuk mendukung hilirisasi mineral dalam negeri, negara harus mengupayakan penguasaan teknologi mineral untuk membantu pengembangan sektor hilir di masa depan. Sebagai bagian dari upaya berkelanjutan untuk mencapai penguasaan teknologi, kerjasama dan kolaborasi dengan perusahaan atau lembaga pertambangan asing yang telah memiliki teknologi unggulan terus dilakukan.
Penulis memandang bahwa penegasan pemberlakuan kebijakan ini melingkupi kepentingan dari banyak pihak, baik dari segi pemerintah melalui kementerian ESDM, kementerian keuangan (pemulihan dan pembangunan ekonomi), pemerintah daerah (pembangunan wilayah melalui pengembangan industri mineral), hingga kepentingan pertahanan negara.
Kebijakan ini akan mendukung strategi jangka panjang industri di Indonesia, khususnya industri baterai, kendaraan listrik berbasis baterai, termasuk industri pertahanan, sebabnya mineral kritis merupakan bahan baku utama dalam pembuatan baterai listrik, komponen sel surya dan teknologi tenaga angin. Kebijakan ini juga berperan penting dalam mewujudkan Ketahanan Energi Nasional, serta transisi energi untuk mencapai target Net Zero Emission yang ditargetkan Indonesia.
