Pertama- tama saya ucapkan selamat dan terima kasih kepada ketua umum Partai Demokrat, mas Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Kalau bukan karena mas Agus dan Partai Demokrat, tentu sampai hari ini belum ada bantuan berupa pembagian gratis masker, hand sanitizer hingga logistik ke masyarakat bawah.
Ucapan selamat saya kepada mas Agus karena telah membuat gerakan nasional lawan virus corona secara nasional. Serta ucapan terima kasih saya karena gerakan ini akhirnya diikuti oleh partai politik lainya baik dari koalisi maupun oposisi pemerintah.
Dengan adanya gerakan nasional melawan corona yang dicetuskan Partai Demokrat beberapa waktu lalu tentu membuka mata dan hati para partai politik lainya untuk mengikuti gerakan yang sama. Bedanya, partai Mas Agus tidak banyak retorika dan wacana tanpa aksi nyata seperti partai politik lainya. Sekarang berencana, besok belum tentu terealisasi.
Kembali saya tekankan, ‘kalau bukan karena Partai Demokrat’ maka saya bisa menjamin hingga hari ini belum ada bantuan nyata dari parpol mana pun.
Gerakan ini membuka mata hati saya bagaimana Partai Demokrat betul-betul peduli dengan rakyat.
Bermula dari surat instruksi mas Agus kepada para kader Partai Demokrat bergerak beri bantuan Alat pelindung diri (APD), penyiraman disinfektan hingga bantuan logistik di seluruh wilayah Indonesia.
Serentak, turun ke lapangan menyapa rakyatnya dan dengan tulus dan iklas memberikan secara gratis segala keperluan kesehatan guna memutus mata rantai penyebaran virus asal Cina tersebut.
Kini hampir semua partai politik mengikuti jejak partai Mas Agus. Jika bukan dari Partai Demokrat bergerak maka tidak akan ada gerakan nasional yang sudah diikuti oleh partai politik lainya.
Pemerintah Tidak Kompak
Kondisi tanah air saya akui tengah sulit akhir akhir ini. Baik dari segi perekonomian hingga darurat kesehatan karena virus ini. Pemerintah pusat dengan pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan sendiri-sendiri. Tujuannya sama, yakni melindungi segenap warganya agar tidak terjangkit wabah Covid-19.
Presiden Joko Widodo menolak usulan Gubernur Anies Baswedan agar DKI Jakarta dikarantina alias lockdown untuk menghentikan laju penyebaran wabah virus corona. Seolah ingin mengukuhkan kewenangannya, karena menganggap pemerintah pusat memiliki kewenangan penuh dalam menetapkan kebijakan. Opsinya bukan lockdown, tapi solusi lain berupa darurat sipil.