Menjadi politisi atau politikus sejatinya berarti penyambung suara rakyat. Karena kerjaan politisi sejatinya adalah menjalankan kebijakan berdasarkan aspirasi masyarakat.
BAGI politisi di belahan negara manapun termasuk di Indonesia akan sangat mendambakan adanya panggung politik. Hal ini dibutuhkan demi menjaga eksistensi mereka di hadapan publik.
Meski katanya politisi itu sebagai penyambung lidah rakyat, namun faktanya masih jauh panggang dari api. Mereka lebih cenderung menjadikan politik sebagai jembatan menuju takhta kekuasaan.
Tak heran jika akhirnya para politisi selalu berlomba-lomba mencari panggung. Dengan memiliki panggung berarti selangkah lebih dekat menuju kekuasaan dimaksud.
Panggung politik tersebut bisa didapat dengan beragam cara. Bisa duduk di kursi pejabat pemerintah atau menciptakan aktivitas yang sipatnya mampu mengundang perhatian masyarakat.
Di Indonesia dengan pemerintahannya yang menganut sistem presidensial memungkinkan kepala negara dalam hal ini presiden menunjuk para pembantunya (menteri) dari partai politik. Hal tersebut biasanya sebagai bentuk balas budi, karena telah turut mendukung saat proses pemilihan presiden dan wakil presiden.
Posisi jabatan menteri ini akhirnya kerap dimanfaatkan oleh para politisi sebagai panggung politik strategisnya. Di sini mereka berpeluang besar jadi media darling sekaligus bersentuhan dengan publik.
Kaitan dengan hal tersebut, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto mengingatkan terhadap menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak menjadikan jabatan menteri sebagai panggung politik menuju Pilpres 2024.