RANCANGAN Undang Undang Omnibus Law Cipta Kerja telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menjadi Undang-Undang Cipta Kerja, Senin (2//20). Akibatnya gelombang demontrasi penolakan Undang-Undang "Sapu Jagat" tak mampu dibendung di berbagai pelosok daerah hingga ke pusat.
Kendati demikian, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mewanti-wanti terhadap para gubernurnya untuk tidak terhasut. Mereka diharapkan turut mendukung UU Ciptaker dimaksud.
Namun harapan tinggal harapan. Kenyataannya, tendensi semakin memanas. Sebab, ada beberapa gubernur yang justru bersikap sama dengan para buruh dan mahasiswa. Mereka melayangkan protes kepada Presiden Jokowi agar segera mencabut pengesahan Omnibus Law dimaksud.
Para Gubernur yang berani berlawanan sikap dengan keinginan Presiden Jokowi tersebut adalah Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, dan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa.
Jujur saja kecuali Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Penolakan yang dilakukan Ridwan Kamil dan Khofifah cukup mengejutkan. Pasalnya, selama ini kedua kepala daerah tersebut bisa disebut "anak manis" yang senantiasa manut terhadap apa yang digariskan oleh pemerintah pusat.
"Wah, ini pasti politik, Kang!" demikian dikatakan salah seorang sahabat penulis. Saat kita sedang berbincang santai di sebuah kedai kopi.
Maksud kata "politik" dari sahabatku tersebut mengandung dua tujuan. Pertama menjaga kondusifitas wilayah kerjanya agar tidak selalu dirongrong oleh beragam aksi protes sehingga mengganggu aktivitas pemerintah dalam penanganan virus Korona (Covid-19).
Sedangkan yang kedua yaitu terkait Pilpres 2024. Para gubernur di atas paham betul bahwa rakyat tengah kecewa terhadap pemerintah yang telah mengesahkan RUU Ciptaker. Kekecewaan ini akan otomatis mengarah pada pihak-pihak lain yang turut mendukung produk legislasi dimaksud. Termasuk gubernur.
Bagi gubernur yang didukung partai penguasa boleh jadi hal di atas tidak terlalu dipikirkan. Mereka hanya fokus menjalankan apa yang diperintahkan pemerintah pusat. Misal, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo.
Namun, bagi yang digadang-gadang atau memiliki peluang untuk dicalonkan maju Pilpres 2024 tentu harus pintar-pintar membaca momentum dan berhitung untung rugi dari setiap peristiwa yang terjadi.
Seperti diketahui, tiga gubernur yang melayangkan protes adalah nama-nama yang sejauh ini masuk dalam radar lembaga survei sebagai sosok yang dianggap berpeluang maju Pilpres 2024. Jika mereka bertolak belakang dengan keinginan para buruh dan mahasiswa akan berdampak buruk terhadap peluang politiknya.