NAMA Soesilo Bambang Yudhoyono dalam beberapa hari terakhir menjadi pusat publik. Pasalnya Presiden ke-6 Republik Indonesia (RI) tersebut dituduh sebagai dalang dibalik terjadinya demo penolakan Omnibus Law Rancangan Undang-Undang Cipta kerja (RUU Ciptaker).
Sebagaimana diketahui, pasca DPR RI bersama pemerintah sepakat mengesahkan RUU Ciptaker menjadi undang-undang pada Sidang Paripurna, Senin (5/10/20), terjadi aksi demonstrasi besar-besaran di hampir tiap pelosok daerah selama tiga hari berturut-turut. Yakni, mulai tanggal 6 hingga 8 Oktober 2020.
Demontrasi penolakan RUU Ciptaker tersebut berlangsunt ricuh menjurus anarkis. Akibatnya banyak peserta aksi terluka parah, tertangkap dan terjadi kerusakan fasilitas umum.
Dari keterangan para peserta aksi massa yang tertangkap, ditemukan fakta bahwa kebanyakan dari mereka sebenarnya tidak paham dengan apa yang mereka suarakan. Aksi protes yang dilakukannya semata-mata berdasarkan suruhan pihak tertentu dengan imbalan berupa uang.
Dari sinilah muncul dugaan atau anggapan dari sejumlah pihak bahwa demontrasi penolakan RUU Ciptaker dimaksud ada yang menggerakan.
Bahkan, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Ekonomi), Airlangga Hartarto pun berpikiran serupa. Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar ini meyakini bahwa aksi demonstrasi penolakan RUU Ciptaker yang berlangsung dari mulai Selasa (6/10/20) hingga Kamis (8/10/20) ada yang membiayai.
Airlangga juga menyebut bahwa orang 'di balik layar' yang menggerakkan dan membiayai aksi demonstrasi penolakan RUU Ciptaker memiliki ego yang sangat besar. Sebab, begitu tega menggerakan banyak orang di tengah pandemi, sementara yang bersangkutan tidak melibatkan diri.
Hanya saja, keyakinan Airlangga ini tidak disertai dengan pembuktian. Dalam arti kata, dia tidak atau enggan menyebut siapa yang dimaksud dengan pihak-pihak yang dianggap sebagai dalang aksi protes dimaksud.
Akibatnya, pernyataan Airlangga tersebut malah membuka ruang bagi pihak-pihak kontra RUU Ciptaker. Mereka menilai pernyataan Menko Ekonomi itu hahya sebagai bentuk "cuci tangan" atau mengkambing hitamkan pihak lain untuk sedikit meredam kekesalan publik terhadap pemerintah.
Senada dengan Airlangga Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves), Luhut Binsar Pandjaitan juga mengaku tahu siapa di balik aksi demo . Untuk itu Luhut meminta mereka yang berada di belakang aksi unjuk rasa penolakan Undang-Undang "Sapu Jagat" untuk menahan hasrat keinginan berkuasa.
Namun, sama halnya Airlangga Hartarto, pria yang kerap dipanggil Opung ini juga tak berani menunjuk hidung. Siapa pihak dibalik itu semua.