Politik itu cair, politik itu dinamis. Namun, politik itu juga kudu pandai mengintip momentum. Dan, AHY sedang coba memanfaatkan hal tersebut.
RANCANGAN Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja (RUU Ciptaker) telah resmi disahkan DPR, Senin (5//10/20). Undang-Undang "Sapu Jagad" ini disahkan di tengah-tengah badai protes para buruh dan sejumlah kalangan lainnya, termasuk dua fraksi di parlemen pusat, Senayan Jakarta.
Sejak awal, RUU Ciptaker ini memang banyak menuai protes. Pasalnya ada beberapa poin yang dianggap kontroversial, atau terlalu mementingkan kebutuhan investor, pengusaha, dan dunia bisnis. Misal, upah minimum penuh syarat, pesangon berkurang dan kotrak kerja yang tanpa batas waktu.
Kendati begitu pemerintah dan mayoritas anggota fraksi di DPR tak bergeming. Mereka kekeuh memaksakan dan mengesahkan RUU dimaksud, dengan dalih demi mengutamakan kepentingan nasional.
Semoga saja janji pemerintah ini benar dan tidak sebatas jadi macan kertas di atas meja. Namun, bisa benar-benar dirasakan manfaatnya oleh semua pihak. Artinya UU Cipta Kerja menjelma jadi solusi tepat dalam perkembangan ekonomi di tanah air.
AHY di Antara Para Buruh
Sebagaimana telah disinggung bahwa dua fraksi di DPR menolak disahkannya Omnibus Law RUU Ciptaker. Fraksi tersebut adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat.
Dalam pandangan saya, setidaknya ada dua alasan penolakan dua fraksi tersebut. Pertama statusnya sebagai partai oposisi, dan kedua coba manfaatkan momentum untuk meraih simpati publik, khususnya dari kalangan buruh.
Setidaknya untuk alasan kedua ini tampak dari pergerakan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) pasca kegagalannya membendung pengesahan RUU Ciptaker. Putra sulung mantan Presiden RI, Soesilo Bambang Yudhoyono (SBY) tersebut langsung menunjukan "akting drama" dengan meminta maaf kepada buruh dan pekerja lain yang merasa dirugikan.
Dalihnya, Partai Demokrat tidak memiliki cukup suara untuk menjegal produk legislasi tersebut, seperti diharapkan kalangan buruh dan pekerja. Untuk itu AHY menegaskan bahwa partainya harus membangun koalisi kaum buruh dan pekerja lainnya dalam menyikapi RUU Ciptaker.