"Pilkada serentak yang akan digelar pada 9 Desember 2020 mendatang, 92 persennya dibiayai cukong politik,"
NARASI di atas adalah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam), Mahfud MD, yang disampaikan pada acara diskusi dengan tajuk "Memastikan Pilkada Sehat, Menjauhkan Covid-19 dan Korupsi, Jumat (11/9/20).
Kaget?
Jika menilik pada fenomena cukong politik yang kerap hadir pada setiap kontestasi Pilkada, rasanya sudah tidak perlu heran. Namun, saat persentase keberadaan para cukong ini mencapai 92 persen, sejujurnya penulis cukup kaget juga.
Seandainya benar apa yang dikatakan Mahfud itu, penulis tidak bisa membayangkan apa yang bakal terjadi dengan negeri ini. Sebab mayoritas kepala daerahnya hampir dipastikan menjadi hamba para cukong politik dimaksud.
Ya, tidak dipungkiri Realitas politik di Indonesia yang berbiaya tinggi (high cost politic), menjadi alasan utama maraknya praktek cukong-cukong politik di tanah air.
Cukong politik adalah seseorang atau pihak tertentu yang berkantong tebal. Biasanya mereka berlatar belakang sebagai pengusaha atau pemodal, kemudian menawarkan diri terhadap para calon kepala daerah untuk membiayai segala keperluan Pilkada.
Tentu saja tawaran biaya tersebut bukan cuma-cuma alias tidak gratis. Para cukong politik sudah pasti akan meminta imbalan.
Biasanya, mereka akan membuat sebuah kontrak politik, dimana jika saatnya nanti si kandidat benar-benar terpilih dan duduk pada kursi kekuasaan, maka disitulah kontrak politik akan dijadikan sebagai prioritas utamanya. Sementara, kepentingan masyarakat justru ditempatkan sebagai perihal sekunder.
Intinya, siapapun kandidat terpilih yang dibiayai oleh cukong sudah pasti akan terjadi "perselingkuhan" antara si kepala daerah yang mewakili pemerintah dengan pihak swasta sebagai representasi cukong politik. Dan, masyarakat hanya akan menjadi obyek penderita.