GUBERNUR DKI Jakarta, Anies Baswedan akhirnya harus menginjak "rem darurat" demi menekan penyebaran pandemi virus corona atau covid-19 yang makin merajalela.
Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu kembali akan memberlakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) seperti diterapkan pada awal pandemi, mulai Senin (14/9/20).
Anies menilai, kondisi DKI Jakarta saat ini sangat darurat dibanding penyebaran wabah pandemi virus corona sebelumnya.
Diketahui, Pemprov DKI Jakarta menerapkan PSBB kurang lebih dua bulan lamanya, yang diberlakukan sejak 10 April 2020. Namun, merasa penyebaran pagebluk tersebut menurun, Anies melonggarkan kebijakannya dengan menerapkan PSBB transisi sejak 5 Juli.
PSBB transisi itu sendiri pada perjalanannya terus diperpanjang sebanyak lima kali hingga hari ini.
Selama PSBB ala Anies berlaku, Pemprov DKI Jakarta kembali membolehkan sektor ekonomi dan sosial berjalan dengan sejumlah syarat protokol kesehatan. Namun, lucunya ada beberapa kegiatan yang potensial melanggar justru dibiarkan. Seperti demo massa dan deklarasi Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Akibatnya, lonjakan kasus positif virus corona di DKI Jakarta kembali tinggi. Hingga Kamis (10/9/20), jumlah akumulatif pasien mencapai 51. 287 orang (Kompas.com).
Ancam Syahwat Politik?
Diberlakukannya kembali PSBB seperti semula, memang menuai dukungan dan apresiasi, tetapi di lain pihak justru memancing cibiran, sindiran dan kritikan sejumlah kalangan. Lantaran kebijakan yang diterapkan Anies Baswedan dianggap "Jungkir Balik".
Jika kritikan terhadap Anies terus menerjang dan lonjakan kasus kian meningkat, bukan tidak mungkin akan mengancam elektabilitasnya menuju Pilpres 2024. Situasi ini boleh jadi membuat calon kandidat lain seperti Prabowo Subianto, Ridwan Kamil atau Sandiaga Uno tepuk tangan.
Terang, tepuk tangan di sini bukan arti sebenarnya, melainkan sebagai perumpamaan bahwa ketiga tokoh tersebut di atas akan diuntungkan apabila elektabilitas Anies merosot.