MANTAN Panglima TNI, Jendral (Purn) Gatot Nurmantyo dan imam besar Front Pembela Islam (FPI), Habib Rizieq Shihab, belakangan sempat meramaikan bursa kandidat yang potensial maju pada Pilpres 2024.
Khusus bagi Gatot sebenarnya bukan hal baru, mengingat pada Pilpres 2019 lalu yang bersangkutan sempat digadang-gadang nyapres. Hanya saja akhirnya niatannya harus kandas di tengah jalan, lantaran tak ada satu partai politik pun yang mau mengusung pria kelahiran Tegal, 13 Maret 1960 tersebut.
Sempat tenggelam pasca Pilpres, nama Gatot Nurmantyo kembali muncul di pusaran politik nasional, setelah dirinya bergabung dengan sejumlah tokoh nasional lainnya dalam kelompok yang bernama Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI).
Sampai sejauh ini, para anggota KAMI belum ada satupun yang berterus terang bahwa kehadiran kelompoknya untuk berkiprah dalam politik praktis. Mereka mengaku, hanya akan fokus memikirkan bagaimana caranya menyelamatkan Indonesia dari segala keterpurukan. Baik itu dalam hal ekonomi, sosial, maupun demokrasi.
Namun demikian, tak sedikit pihak yang curiga dan menduga bahwa kehadiran KAMI menyimpan sejumlah agenda yang masih disembunyikan (Hidden agenda), termasuk di dalamnya mendorong Gatot untuk bisa maju Pilpres 2024.
Sementara, tak kalah dengan Gatot, nama Habib Rizieq Shihab (HRS) pun belakangan mulai ramai diperbincangkan dan masuk dalam bursa pencalonan bersama Ustadz Abdul Somad (UAS).
Seperti telah disinggung, HRS adalah pemimpin besar FPI. Sedangkan UAS dikenal sebagai pendakwah kondang asal Riau yang malang melintang di dunia syiar Islam.
Bahkan, salah satu media masaa sempat memberitakan dengan judul "Prabowo Sudah Selesai, Habib Rizeq dan Ustaz Abdul Somad Digadang-gadang Jadi Capres 2024".
Hal tersebut di atas tak lepas dari dukungan FPI dan Persaudaraan Alumni (PA) 212 yang tidak lagi mendukung Prabowo Subianto karena dianggap telah beda jalan, dan menginginkan sosok presiden lebih mudah. Pilihan mereka diantaranya jatuh pada HRS dan UAS.
Gatot Lebih Berpeluang
Untuk menjadi presiden atau wakil presiden Indonesia tentunya merupakan hak setiap warga negara, asal mampu memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (UU) Pemilu Nomor 7 tahun 2017.