Lihat ke Halaman Asli

Ada Peran Jokowi di Balik Sengketa Adian Versus Erick Tohir?

Diperbarui: 25 Juli 2020   13:46

Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Tribunnews.com

LAYAKNYA sebuah tayangan serial drama televisi, perseteruan antara politisi PDI Perjuangan (PDI-P) dengan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Tohir, terus mempertontonkan cerita yang berjilid-jilid (Baca : terbagi dalam beberapa episode).

Tiap episodenya, sudah pasti mempertontonkan drama atau kisah berbeda, tapi terus berkesinambungan, satu sama lain.

Cerita sengketa dua pejabat publik itu sendiri diawali dengan pernyataan Erick Tohir yang sempat menyinggung ketergantungan Indonesia dengan bahan baku medis dan alat kesehatan (alkes) dari impor sangatlah besar. Sehingga menyebabkan munculnya banyak praktik kotor yang dilakukan oleh mafia.

Boleh jadi, maksud pernyataan Erick Tohir ini sebagai bentuk kekesalan atau kekecewaan dirinya terhadap realitas yang terjadi.

Namun, apa dinyana. Pernyataan mantan bos Inter Milan ini langsung "disambar" dengan kritikan pedas polititisi PDI Perjuangan (PDI-P), Adian Napitupulu.

Tidak tanggung-tanggung, kritikannya tersebut disampaikan lewat surat terbuka, yang diberi tajuk, "Jujur Saja, Siapa Mafianya Pak Menteri?"

Surat terbuka dari Adian ini, tak urung cukup mengagetkan. Betapapun, Erick Tohir adalah sama-sama penyokong pihak pemerintah. Yang sejatinya mendapat dukungan Adian, sebagai salah seorang politisi dari partai pendukung utama pemerintah.

Tapi, alih-alih Adian bungkam. Mantan aktivis'98 ini malah semakin keras mengkritisi Erick Tohir berikut kementrian yang sedang dipimpinnya.

Adian kembali melontarkan kritik pedas. Lagi, kritikannya itu masih dalam bentuk surat terbuka. Kali ini, pria kelahiran Manado 9 Januari 1971 tersebut memberi tajuk, " BUMN dan UMKM Dalam Cerita dan Angka, Siapa Pahlawan Sesungguhnya?".

Kritikan tersebut merujuk pada penilaian Adian, soal kinerja Erick Tohir dalam mengelola BUMN. Khususnya, terkait tatacara penempatan para pejabat tinggi di seluruh perusahaan milik negara tersebut.

Satu hal lagi, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI-P ini juga menyentil tentang besaran utang BUMN senilai Rp. 5600 triliun. Utang ini jauh lebih besar dibanding utang luar negeri Malaysia, yang hanya Rp. 3.500 triliun.

Halaman Selanjutnya


BERI NILAI

Bagaimana reaksi Anda tentang artikel ini?

BERI KOMENTAR

Kirim

Konten Terkait


Video Pilihan

Terpopuler

Nilai Tertinggi

Feature Article

Terbaru

Headline